Dana Operasional RT/RW tidak Perlu LPJ

Nicky Widadio    •    Kamis, 07 Dec 2017 08:22 WIB
pemprov dki anies-sandi
Dana Operasional RT/RW tidak Perlu LPJ
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjabat tangan dengan warga binaan saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional. Foto: Antara/Galih Pradipta.

Jakarta: Ketua RT dan RW di Jakarta pasti gembira, sebab dana operasionalnya dinaikkan sebesar Rp500 ribu. Untuk RT menjadi Rp2 juta dan RW menjadi Rp2,5 juta. Tidak hanya itu, mereka juga tidak perlu lagi membuat laporan pengeluaran kepada Pemprov DKI.

Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut diserahkan kepada masyarakat. Gubernur Anies Baswedan akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).

Asisten Sekretaris Daerah Bidan Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono membantah jika Pemprov DKI menghapus mekanisme pertanggungjawaban dari dana operasional itu. Menurut dia, yang terjadi hanya perubahan mekanisme.

Pertanggungjawaban kepada Pemprov yang perlu dilakukan ketua RT/RW hanya sampai pada menandatangani tanda terima dana tersebut. Pemprov DKI memberi keleluasaan bagi ketua RT/RW untuk penggunaan dana tersebut, selama untuk kepentingan RT/RW.

"Kemudian untuk penggunaannya tetap seperti biasanya, seperti untuk kegiatan kerja bakti, ATK (alat tulis kantor), atau keperluan di sekretariat itu. Tapi tidak harus laporan ke kita, tapi laporannya melalui buku register RT/RW itu, termasuk masyrakat mengawasi," kata Bambang kepada Media Indonesia, Rabu, 7 Desember 2017.

Soal transparansi, kata Bambang, Pemprov DKI memercayakan kepada masyarakat sebagai pengawas. Hal ini merupakan bagian dari keinginan Gubernur untuk melibatkan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan.

Keputusan untuk mengubah mekanisme ini berasal dari protes para Ketua RT/RW di Jakarta yang menyebut laporan pertanggungjawaban (LPJ) mempersulit mereka. Pasalnya, penggunaan dana operasional kerap kali tidak sesuai dengan poin-poin Peraturan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017.

Didukung

Ketua RW 02 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Syarif Hidayatullah, mendukung wacana tersebut. Meski tidak masalah dengan mekanisme LPJ, ia menyebut patokan pengeluaran di dalam laporan, kerap tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya.

"Kita bikin laporan dulu, uangnya belakangan. Laporan yang kita bikin jadi tidak real. Kadang kita nalangin, bahkan yang kita terima lebih sedikit dari yang kita terima," kata Syarif.

Pada laporan penggunaan yang terlampir di dalam Pergub Nomor 1197/2017, ada poin-poin pengeluaran yang dirinci, seperti pembelian map, pembelian buku tulis, pembelian karung, dan lain-lain. Padahal, penggunaan dana tersebut tidak melulu sesuai dengan poin-poin tersebut.

Baca: Besok, Anies Putuskan soal Penghapusan LPJ RT dan RW di DKI

Sementara itu, Bambang menegaskan penggunaannya untuk apa, terserah RT/RW. Setiap daerah berbeda-beda, selama untuk kepentingan RT/RW itu. Masyarakat akan memantau langsung. "Apalagi pengaduan setiap Sabtu di kecamatan, laporkan saja," jelas Bambang.

Perubahan mekanisme pertanggungjawaban ini menjadi kewenangan gubernur. Sebelumnya, DPRD telah menyetujui soal kenaikan dana anggaran di dalam rapat Badan Anggaran saat pembahasan RAPBD 2018. Rencananya, pergub baru tersebut akan berlaku mulai 2018.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono mempertanyakan mekanisme baru tersebut. Ia menegaskan, setiap sen uang yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki pertanggungjawaban. Gembong juga mempertanyakan transparansi jika pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat.



(OGI)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

19 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA