Permenhub 108 Segera Direvisi

Kautsar Widya Prabowo    •    Sabtu, 15 Sep 2018 01:03 WIB
polemik taksi online
Permenhub 108 Segera Direvisi
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Jakarta: Kementerian Perhubungan akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Permenhub yang mengatur mekanisme taksi dalam jaringan (daring) itu ditolak Mahkamah Agung (MA). 

"Beberapa pas tidak berlaku lagi akan dianulir tidak ada akan saya masukan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat, 14 September 2018.

Budi mengatakan, ada 14 poin dalam Permenhub 108 yang akan direvisi sesuai rekomendasi MA. Aturan yang direvisi nantinya bukan hanya ditujukan bagi taksi daring. "Menyangkut kendaraan angkutan wisata dan sewa khusu menggunakan aplikasi."

Budi menargetkan aturan yang direvisi bisa diuji publik Oktober mendatang. Dalam waktu dekat, Kemenhub bakal kembali menggelar pertemuan dengan asosiasi pengemudi taksi daring guna menampung kritik dan saran atas aturan yang baru nanti.

"Senin (17 September) dan Selasa (18 September) aliansi akan saya fasilitasi, mereka mengusulkan ke pemerintah apa yang dimuat, dengan catatan akan jadi bahan diskusi kita," jelasnya.

Budi menegaskan Permenhub 108 yang ada sekarang masih berlaku hingga sebulan mendatang. Kebijakan itu sesuai kesepakatan Kemenhub dengan asosiasi pengemudi taksi daring.

Kemenhub pernah menerbitkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan digugat dan MA mencabutnya.

Kemenhub kemudian merevisi dengan membuat Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Aturan kembali digugat dengan nama penggugat yakni Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. MA mengabulkan gugatan dan memerintahkan Kemenhub mencabut aturan tersebut.


(AGA)