Pemprov DKI Diminta Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta

Riyan Ferdianto    •    Jumat, 13 Oct 2017 03:00 WIB
Pemprov DKI Diminta Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) -- Foto: MTVN/ Riyan Ferdianto

Metrotvnews.com Jakarta: Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemprov DKI menghentikan privatisasi air di Jakarta. Pemprov diminta segera melaksanakan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota.

"Pemerintah segera menghentikan swastanisasi dan mengambil alih pengelolaan air Jakarta," kata kuasa hukum KMMSAJ dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Matthew Michele Lenggu, di Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Pengambilan alih pengelolaan air di Jakarta, katanya harus mengikut sertakan masyarakat termasuk kaum perempuan. "Perempuan juga termasuk untuk melakukan transisi pengambil-alihan pengelolaan air dari pihak swasta," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga diminta menghentikan kerja sama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Sebelumnya MA mengabulkan kasasi koalisi dan memerintahkan pengelolaan air di Jakarta oleh Palyja dan Aetra dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya. Putusan dengan Nomor 31 K/Pdt/2017 ini menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta. Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.


 
(Des)

Saat Setnov Tak Menjawab Pertanyaan Hakim Tipikor

Saat Setnov Tak Menjawab Pertanyaan Hakim Tipikor

10 minutes Ago

Setya Novanto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Namu…

BERITA LAINNYA