Anies Bakal Perbanyak Lahan Parkir untuk Atasi Kemacetan

Nur Azizah    •    Rabu, 09 Jan 2019 20:50 WIB
perparkirantarif parkir
Anies Bakal Perbanyak Lahan Parkir untuk Atasi Kemacetan
Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala

Jakarta: Kemacetan di kawasan Ibu Kota hingga daerah penyangga disebut dapat menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahunnya. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sistem transportasi di Jabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyatakan siap untuk mengelola sistem transportasi di wilayahnya maupun di kota penyangga. Anies menyampaikan, salah satu cara memaksimalkan transportasi massal di Ibu Kota ialah dengan memperbanyak lahan parkir. 

Pembangunan lahan parkir di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) harus diperbanyak. Dia juga berencana menambah lahan parkir di tiap stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) khusus di luar kota.

"Kita perlu membangun banyak lahan parkir, tak hanya di DKI, tapi juga di luar Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Januari 2019.
Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Baca: DKI akan Terapkan Tarif Parkir Selangit

Selain memperbanyak lahan parkir di dekat stasiun, Anies berencana meningkatkan tarif parkir. Namun, Anies belum merinci kawasan apa saja yang akan ditingkatkan tarif parkirnya. 

"Jadi, nanti tarif parkirnya ditinggikan lalu DKI bangun lahan parkir yang dekat dengan stasiun LRT atau MRT dengan harga parkir yang murah," ujar dia.

Sebelumnya, Anies telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangun 10 park and ride di kota dan kabupaten tersebut. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, empat pemda itu sudah menyediakan lahan untuk membangun park and ride tersebut.

?Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Pemprov DKI Jakarta nantinya berupaya akan menyediakan anggaran untuk pembangunan park and ride. Pendanaan bisa menggunakan APBD DKI, sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), ataupun sumber-sumber lainnya.

Jika menggunakan APBD DKI, lanjut Premi, masing-masing pemda harus mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemprov DKI setelah merampungkan perencanaan pembangunan.





(UWA)