Pengelolaan Rusun Jadi Pekerjaan Rumah Pimpinan Jakarta

Antara    •    Rabu, 18 Oct 2017 12:46 WIB
rusun
Pengelolaan Rusun Jadi Pekerjaan Rumah Pimpinan Jakarta
Ilustrasi Rusun--Metrotvnews.com/Riyan Febrianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Salah satunya sektor properti terkait dengan pengelolaan rumah susun (Rusun) atau apartemen.

Sebab, sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Terutama Pasal 56 mengenai izin pengelolaan rusun atau apartemen komersial.

Konflik yang muncul antara penghuni dengan pengelola rusun atau apartemen komersial, salah satunya dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 56 UU Rusun tersebut. Di mana dalam pasal tersebut, untuk DKI izin usaha pengelolaan gedung dikeluarkan oleh Gubernur.

Baca: Kendala Sistem Pembayaran Sebabkan Tunggakan Rusun Meningkat

Sehingga, muncul permasalahan di mana penghuni meminta pengelola gedung untuk memiliki izin. Sementara pengelola gedung tidak diberikan mekanisme yang jelas oleh Pemprov DKI bagaimana prosedur dan persyaratan untuk bisa mendapatkan izin tersebut yang telah diamanatkan dalam UU.

"Itu kewenangannya memang diserahkan ke kabupaten kota, atau provinsi kalau di DKI Jakarta. Dia harus menyiapkan perangkatnya, siapa yang harus memberikan izin usaha pengelolaan gedung, rusun atau apartemen. Instruksi
itu sudah ada dan harus dilaksanakan. Kami PUPR mendorong untuk itu," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana di Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Hery Sulistyono mengatakan pihaknya memang sudah menunggu adanya lembaga yang bisa mengeluarkan izin pengelolaan rusun. Sebab tanpa adanya izin maka pengelola gedung menjadi tidak maksimal.

Selain itu, keberadaan izin dari Pemda juga sangat penting, agar penghuni atau pemilik rusun tidak dirugikan. "Tanpa adanya izin, maka saat ini siapapun bisa mengelola, meskipun tidak memiliki kompetensi. Pernah ada perorangan yang mengelola iuran penghuni dan uangnya dibawa kabur. Itu kan merugikan penghuni," tuturnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, ia meminta agar pengelola gedung sebaiknya berbadan hukum. Juga memiliki kompetensi.

"Tidak gampang mengelola gedung, iuran penghuni harus diatur sedemikian rupa agar seluruh fasilitas rusun terjaga, seperti lift, sampai mempersiapkan anggaran untuk pengecatan gedung secara periodik," ujarnya.

Dadang menambahkan, saat ini pihaknya tengah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas UU Rusun No. 20 Tahun 2011.

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa banyaknya konflik yang timbul dalam pengelolaan rusun dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas. Di mana UU Rusun tersebut belum terdapat peraturan pelaksananya, sehingga terpaksa menggunakan peraturan pelaksana yang lama yakni PP No. 4 Tahun 1988 yang notabene tidak cocok dipakai untuk UU Rusun No. 20 Tahun 2011.

Oleh karena itu, kata Dadang, sektor pengelolaan rusun ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Gubernur dan wakil Gubernur baru di DKI Jakarta dan pemimpin di daerah lain.

Apalagi DKI Jakarta merupakan barometer bagi daerah lain karena rusun dan apartemen banyak berdiri di provinsi ini. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tengah mendorong warganya untuk tinggal di hunian berkonsep vertikal ini.


(YDH)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

1 hour Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA