Mulai 23 Maret Pelanggar Ganjil Genap Ditilang

Dhaifurrakhman Abas    •    Selasa, 13 Mar 2018 11:08 WIB
sistem ganjil genap
Mulai 23 Maret Pelanggar Ganjil Genap Ditilang
Pemberlakuan sistem ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi Barat - ANT/Widodo S Jusuf.

Jakarta: Kepala Induk Petugas Lalu Lintas Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek Korlantas Polri Kompol Deni Setiawan menyatakan akan menindak pelanggar sistem ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur mulai 23 Maret 2018. Sebelum itu, sosialisasi terus dilakukan. 

"Nanti 23 Maret baru akan ada tindakan," kata Deni di Gerbang Tol Bekasi Barat 1, Selasa, 13 Maret 2018.

Deni menuturkan hingga 22 Maret 2018 pihaknya masih mengutamakan sosialisasi untuk pengendara kendaraan pribadi atau golongan I dan II yang hendak memasuki Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi timur. Harapannya agar masyarakat menyadari ada peraturan ganjil genap tersebut.

"Pada hari kedua ini, kendaraan genap yang hendak masuk ke dalam tol akan dihalau petugas gabungan. Mereka akan diarahkan memutar balik kendaraan di depan gerbang tol," ucap Deni.

Pihaknya juga akan mengevaluasi sistem ganjil genap setiap hari hingga seminggu ke depan. Itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap lalu lintas di Kota Bekasi.

(Baca juga: Angkutan Massal Mulai Bergeliat di Bekasi)

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan petugas tidak akan menilang pengendara yang melanggar di hari pertama pemberlakuan ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur. Dia meminta petugas memasifkan sosialisasi. 

"Saya minta kepada anggota di lapangan untuk menghindari sanksi tilang pengendara selama sosialisasi ganjil-genap," kata Tito, kepada wartawan, di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 12 Maret 2018. 

Tito sudah meminta jajarannya memberikan pendekatan persuasif bagi pengendara yang kebingungan dalam aturan ganjil-genap mulai pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB. Ia juga meminta anak buahnya  mengarahkan pengendara yang nomor pelatnya terkena dampak ganjil genap untuk beralih ke jalur arteri. 

Selain itu, Tito meminta kepada intansi terkait untuk membuatkan posko bersama untuk mengakomodasi masukan publik. Posko tersebut juga diharapkan dapat membantu sosialisasi kebjakan yang telah diberlakukan di media massa dan media televisi.

(Baca juga: Pelintas GT Bekasi Barat Beralih ke Jakasampurna)





(REN)