Dishub DKI Lapang Dada Menerima Keputusan MA

Deny Irwanto    •    Jumat, 12 Jan 2018 18:49 WIB
pembatasan sepeda motor
Dishub DKI Lapang Dada Menerima Keputusan MA
Pengendara motor melintasi Jalan MH Thamrin. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mencari solusi untuk mengganti kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat - MH Thamrin yang dicabut Mahkamah Agung (MA). Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengatakan, pihaknya sudah legowo menerima keputusan MA.

"Kita sudah putuskan, bahwa keputusan MA sudah tidak bisa diperdebatkan kembali. Jadi laksanakan saja tahapannya, mau enggak mau kita copot rambu," kata Andri di Gedung Ditlantas Polda Metro Jaya, Jumat 12 Januari 2018.

Dishub DKI bersama Ditlantas Polda Metro masih bersinergi menyusun kebijakan yang mengatur pemotor di ruas Jalan Medan Merdeka Barat - MH Thamrin. Meski demikian, Andri mengaku tidak hanya memikirkan pengendara motor, tapi juga pejalan kaki pengguna trotoar. 

Baca: Sama-sama Bayar Pajak, MA Putuskan Cabut Larangan Motor di Thamrin

Usai adanya pencabutan larangan sepeda motor, pihaknya juga menerjunkan personel tambahan untuk memantau trotoar di lokasi tersebut. Karena menurutnya, pembatasan sepeda motor tidak hanya menyangkut masalah kemacetan tapi juga untuk tata tertib dan keselamatan.

"Jadi kita tidak hanya di jalan, tapi trotoar saya di bantu kepolisian mempertebal anggota jaga kawasan tersebut sehingga betul-betul dipergunakan untuk pengguna jalan kaki di trotoar, pengguna motor di jalan," ungkap Andri.

Sebelumnya, MA membatalkan Pergub Nomor 141 Tahun 2015. Dalam putusannya, MA berpendapat Pergub itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi itu juga dinilai tak sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.




(DMR)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA