Banyak Masalah di Proyek Reklamasi

Arga sumantri    •    Selasa, 21 Mar 2017 13:02 WIB
reklamasi
Banyak Masalah di Proyek Reklamasi
Ilustrasi reklamasi/ANT/Dedhez Anggara

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak masalah di proyek reklamasi. Demikian kesimpulan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan agar izin reklamasi tiga pulau di teluk Jakarta, yakni Pulai F, I dan K, dicabut.

Direktur ICEL Henri Subagyo mengatakan, dasar pertimbangan hakim PTUN amat terang. Ada dua persoalan besar yang jadi pertimbangan hakim mengabulkan gugatan nelayan atas proyek reklamasi di Pulau F, I, dan K.

Secara substantif, kata dia, reklamasi bakal menimbulkan masalah lebih besar. Terutama terhadap ekosistem akibat rusaknya pola arus laut dan jaringan sosial masyarakat.

Pertimbangan kedua ialah secara prosedural. Henri menyebut putusan PTUN Jakarta membuktikan proses perizinan proyek reklamasi cacat hukum.

"Di antaranya tidak transparan dan partisipatif, serta melanggar berbagai aturan perundang-undangan," kata Hendi di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, reklamasi merampas hak-hak nelayan tradisional skala kecil seperti hak tenurial atas wilayah perikanan di Teluk Jakarta. Proyek reklamasi juga dinilai cuma mendahulukan kepentingan komersial pengembang.

Anggota KNTI, Tigor Hutapea beranggapan, putusan PTUN Jakarta juga menegaskan pemerintah harus segera menerapkan Pasal 25 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan.

"Perlindungan atas ruang penghidupan akses dari nelayan atas wilayah perikanan dan tempat tinggal," kata Tigor.

Bagi Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Nur Hidayati, reklamasi yang dilakukan saat ini minim pertimbangan soal keberlangsungan lingkungan. Kajian dampak reklamasi terhadap lingkungan, kata dia, sangat tidak diperhatikan.

Pemerintah dinilai tidak terbuka mendiskusikan rencana reklamasi. Analisis dampak lingkungan (Amdal) juga tidak melibatkan banyak pihak.

"Pembuatan Amdal enggak dilibatkan. Konsultasi publik tidak ada, izin dikeluarkan diam-diam," tegas Nur.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F, I, dan K. KNTI, salah satu penggugat, meminta izin reklamasi dicabut karena dianggap cacat prosedur dan substansi.

Izin reklamasi Pulau F dan I masing-masing dikantongi PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Sedangkan izin reklamasi Pulau K diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol pada 17 November 2015.

Majelis hakim menilai pemberian izin reklamasi tidak melalui proses konsultasi dengan benar dalam penyusunan Amdal. Gubernur dinyatakan melanggar Pasal 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.


(OJE)