Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta diminta memperhatikan para veteran dengan memberikan unit rusun gratis. Sebab, masih banyak veteran yang tidak memiliki tempat tinggal dan harus mengontrak dengan biaya yang tidak murah.
Wakil Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Royan M Chalifah, mengatakan, para pejuang harus diperhatikan kehidupannya. Jangan sampai mereka terlunta-lunta.
Baca: Menimbang Tunjangan Veteran
"Dimana arti kemerdekaan ketika masih ada veteran yang makan nasi bungkus di trotoar, tinggal di gubuk. Padahal para veteran tersebut sosok yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," kata Royan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 Agustus 2017.
Menurutnya, veteran merupakan pemilik kemerdekaan seutuhnya. Semestinya mereka bisa hidup layak di masa senja. "Pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus memberikan kehidupan yang layak untuk para veteran di republik ini," ujar Royan.
Baca: Veteran Inspirasi untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan
Fasilitas yang mesti diberikan, mulai dari tempat tinggal, sampai kebutuhan pangan yang mencukupi. "Gubernur DKI sekiranya memberikan atau menempatkan veteran tinggal di rusun. Atau mungkin Pemprov DKI bisa mengalokasikam dana untuk membangun permukiman khusus bagi para veteran dan guru," kata Royan
Anak buah Lulung ini berharap pemerintah mengalokasikan dana dari APBD untuk kesejahteraan veteran. "Pemerintah harus memperhatikan veteran," ujarnya.
(FZN)
"Kami seperti orang yang dibuang, dianggap seperti benalu."
Kisah perjuangan veteran perang.
“Kami tidak diperhatikan,” katanya.
Warisan Sang Veteran
72 tahun Indonesia merdeka, tak lepas dari perjuangan para veteran yang merebut kedaulatan bangsa. Selepas pensiun, Kol. Purn. H. …
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Rekayasa BLB dimulai pukul 17.02 hingga 23.00 WIB.
Penggantian antar waktu (PAW) sesama kader Demokrat ini berdasarkan surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudh…
Proyek monorel Jakarta sudah 12 tahun mangkrak.
Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan kegiatan Munajat 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Februa…
Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengkritik aturan larangan kampanye di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikeluar…
Banyak laporan masyarakat adanya pungutan liar (pungli) sertifikat tanah di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Pemerintah akan mulai melanjutkan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) tahap kedua pada Maret 2019.
Moda Raya Terpadu (MRT) hanya cocok dibangun di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah belum berencana …
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mendesak DPRD DKI khususnya fraksi Gerindra dan PKS segera menunjuk wakil gubernur …
Dalam setahun ada 52 PNS DKI yang terlibat kasus korupsi.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
