Layanan Laporan Kehilangan Polri Rawan Pungli

Dhaifurrakhman Abas    •    Jumat, 13 Apr 2018 14:14 WIB
polri
Layanan Laporan Kehilangan Polri Rawan Pungli
Adrianus Meliala. Foto:MI/Angga Yuniar

Jakarta: Pengurusan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Polri rawan pungutan liar. Pasalnya, masyarakat kerap menanyakan biaya administrasi dari pelayanan itu kepada petugas.

"Banyak anggota yang melakukan kegiatan yang tidak clear," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

Bukti dan fakta tersebut dikumpulkan Ombudsman melalui metode mystery shoping. Anggota Ombudsman berpura-pura menjadi pengguna jasa layanan SKTLK. Kemudian, mengumpulkan bukti-bukti malaadministrasi di seluruh unit SPKT wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak April 2017 sampai April 2018.

Metode investigasi ini berhasil mengungkap banyaknya SPKT pada tingkat polres, polsek, maupun polsubsektor yang bermasalah. Mereka tidak melengkapi tempat layanannya dengan standar minimal yang laik. Walhasil, masyarakat tak mengetahui produk layanan, persyaratan, alur, jangka waktu hingga biaya untuk mengurus SKTLK.

"Sehingga ini menimbulkan potensi pungutan liar," ujar dia.

Ia menyebut 50 persen masyarakat tidak mengetahui layanan SKTLK gratis. Pasalnya, pihaknya menemukan 14 orang menyelipkan uang kepada petugas SPKT yang melayani SKTLK.

"Mereka (petugas) tidak meminta uang. Tetapi mereka juga tidak memberikan ketegasan bahwa layanan ini gratis. Dengan cara mengatakan bayar seikhlasnya saja," beber dia.

Menurut dia, pungli ini terjadi karena tidak ada susunan kebijakan umum pelayanan SPKT di seluruh satuan wilayah kepolisian di Indonesia. Kebijakan umum SPKT seharusnya mengikuti aturan dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satunya ketegasan layanan publik ini bebas pungutan alias gratis.

Hasil investigasi tersebut langsung diberikan kepada pihak kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Div Propram) dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), serta Inspektur Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. 

Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Komarul Zaman mengapresiasi hasil investigasi itu. Ia memastikan kepolisian segera mengambil tindakan atas temuan Ombudsman tersebut.

“Kami akan terus menyosialisasikan ini kepada anggota. Apabila memang ada temuan, ya kami tindak dalam internal,” kata Komarul.


(AZF)