Intoleransi Ancam Kebhinnekaan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 24 Oct 2017 21:17 WIB
toleransi beragama
Intoleransi Ancam Kebhinnekaan
Ilustrasi sejumlah kelompok korban pelanggaran kebebasan beragama seperti GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, HKBP Setu dan Ahmadiyah menggelar aksi menolak intoleransi. Foto: MI/ANGGA YUNIAR

Metrotvnews.com, Jakarta: Masalah intoleransi dan paham radikal dinilai mulai mengkhawatirkan. Masalah itu bahkan dianggap telah mengancam kebhinnekaan.

Menurut survei Wahid Institute, 7,7 persen responden bersedia bertindak radikal atau setara dengan 11 juta penduduk di Indonesia. Karena itu, tahun ini secara khusus masalah ini dibahas dalam rembuk nasional 2017, dengan mengambil topik 'Merawat Kebhinekaan dan memperkokoh NKRI'.

Policy and Research Senior Officer Wahid Institute Alamsyah M. Djakfar mengatakan, Indeks toleransi masyarakat muslim terhadap suatu kelompok yang tidak disukai mencapai tingkat 49 persen. Adapun kelompokyang tidak disukai adalah LGBT, komunis, Yahudi, Kristen hingga ke Wahabi.

"Dan ketidaksukaan terhadap kelompok ini sepertinya akan terus muncul dan bisa dipolitisasi hingga 2019," kata Djakfar, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Menurut dia, peserta rembuk juga banyak menyoroti fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang mulai memudar. Melihat perkembangan situasi tersebut, rembuk nasional 2017 memberi beberapa rekomendasi untuk pemerintah.

Rekomendasi yang dibacakan Ketua Bidang Rembuk 2, Prof Paschalis Maria Laksono ini terkait ranah hukum, pelembagaan kebhinnekaan, dan strategi merawatnya. Rembuk nasional menyarankan amandemen Undang-undang yang mengancam kebhinnekaan, serta menunda dan membatalkan proses RUU yang diskriminatif.

"Pemerintah juga harus ambil inisiatif menyusun peraturan perundangan yang merawat kebhinnekaan dan memperkokoh NKRI, termasuk di antaranya meninjau beberapa kewenangan dalam otonomi daerah," ucapnya.

Baca: Akademisi Apresiasi Capaian Jokowi-JK di Bidang Lingkungan

Selain itu, kata Djakfar penegakan hukum yang tegas dan kuat terhadap perbuatan-perbuatan intoleran, rasialis, dan diskriminatif terhadap keragaman, baik dalam hal agama, budaya, dan politik, mutlak dibutuhkan.

Terkait pelembagaan kebhinnekaan, pemerintah disarankan melaksanakan secara selaras dan berkesinambungan pembudayaan (internalisasi) nilai-nilai kebhinnekaan dalam pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan tersedianya guru berkompeten dalam jumlah yang memadai dan dihasilkan oleh proses pendidikan guru yang bernaluri bhinneka tunggal ika.

"Perlu juga dilakukan reformasi kurikulum baik pada pendidikan sipil, militer, dan kedinasan. Selain itu perlu Pelembagaan (institusionalisasi) nilai bhinneka tunggal ika sebagai indikator utama pada semua program yang didanai oleh APBN dan APBD," tegasnya.



Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk merawat kebhinekaan antara lain dengan membuka ruang-ruang interaksi antar agama, budaya, dan golongan dengan  mengatur badan-badan penyiaran nasional dan daerah untuk mendukung dan merawat kebhinekaan bersama.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi publik melalui  peran seni, budaya lokal, dan kreativitas oleh berbagai pemangku kepentingan, utamanya generasi muda, sesuai dengan acuan kearifan budaya lokal dan teknologi informatika.

Poin rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017, Senin malam.

Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema besar 'Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat' ini adalah rembuk nasional ketiga yang telah dilaksanakan. Hal yang membedakan rembuk nasional 2017 dari dua rembuk sebelumnya adalah rembuk kali ini didahului rembuk daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura  sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang bebeda.

Menurut Ketua Panitia Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali, rembuk nasional 2017 adalah wujud  partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di samping untuk memberikan usulan alternatif pemecah masalah, hasil rembuk nasional juga akan dikemas sedemikian rupa untuk dapat dikomunikasikan kepada publik secara cerdas demi membangun optimisme masyarakat.




(AZF)