RT/RW Diusulkan tak Perlu Laporan Dana Operasional

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 17 Nov 2017 15:19 WIB
pemprov dki
RT/RW Diusulkan tak Perlu Laporan Dana Operasional
Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta - MI/Ramdani

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tengah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang dana operasional RT/RW. Salah satu poinnya, RT/RW tak perlu lagi membuat laporan keuangan dana operasional. 

Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Bambang Sugiono mengatakan ada dua alternatif laporan dana operasional RT/RW. Pertama, RT/RW cukup melaporkan alokasi dana operasional yang setiap bulan mengucur ke rekening mereka. 

Kedua, RT/RW cukup melaporkan tanda terima dana operasional dari Pemprov DKI. "Urusan mau dipakai apa itu urusan dia (RT/RW) yang penting ada tanda terima," kata Bambang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 17 November 2017.

Bambang menuturkan, peraturan yang ada saat ini banyak dikeluhkan RT/RW. Mereka merasa harus melaporkan sesuatu yang tidak pernah mereka pergunakan. 

"Jadi mereka enggak merasa menggunakan uang yang sebenarnya. tapi suruh buat laporan, " beber dia. 

Pemprov tak khawatir aturan RT/RW tak perlu membuat laporan keuangan akan ditemukan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Masyarakatlah yang akan menjadi pengawas penggunaan dana operasional RT/RW.

Dia yakin aturan ini tak melanggar. Apalagi anggaran untuk dana operasional RT/RW tak dipermasalahkan oleh Kemendagri. 

"Biasanya yang mengecek anggaran di sana. Wali kota, Camat, Lurah engga boleh ada dana operasional. Yang boleh hanya Gubernur dan wakil gubernur. Kalau ini (RT/RW) lolos berarti kan boleh," pungkas dia. 

Hingga Desember 2017, dana operasional Ketua RT per bulan Rp1,5 juta, Ketua RW per bulan Rp 2 juta. Pada 2018, angka itu naik. 

(Baca juga: Dana Operasional RT RW di Jakarta Naik)
 


(REN)