Pembuktian Harta Terbalik, Ahok: KPK Tak Perlu Lagi OTT

LB Ciputri Hutabarat    •    Rabu, 07 Sep 2016 11:26 WIB
revisi uu pilkada
Pembuktian Harta Terbalik, Ahok: KPK Tak Perlu Lagi OTT
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/ANT/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mendengungkan pembuktian harta terbalik diatur dalam UU Pilkada. Cara ini dianggap ampuh menekan angka korupsi pejabat.

Ahok dikenal sebagai orang yang paling lantang menyuarakan pejabat publik menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ambisi Ahok ini diperkuat komitmen Indonesia di Konvensi PBB untuk melawan korupsi dan tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2006.

"Jadi kalau ada pejabat yang tak bisa membuktikan hartanya bisa langsung dianggap korupsi. Jadi KPK juga tidak capek-capek lagi OTT," tegas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Ahok mengklaim sudah lama menyuarakan pembuktian harta terbalik diatur secara resmi dalam UU. Menurut Ahok, usulan itu sudah ia suarakan sejak menjadi anggota DPR RI.

"Sampai-sampai dibilang kalau pasal ini jadi, ini pasalnya 'Ahok'," ucap bekas Bupati Belitung Timur ini.

Dengan cara ini, kata Ahok, orang akan berpikir dua kali sebelum menjadi pejabat atau kepala daerah. Sebab, pejabat harus siap dibuktikan dari kekayaan, pemasukan, pengeluaran, sampai sumber pemasukkannya.

"Jadi enggak sembarangan lagi yang jadi pejabat. Supaya enggak ada lagi pejabat yang korupsi," ucap Ahok.

Belakangan, begitu banyak pejabat terjaring OTT KPK. Lemahnya peraturan soal harta kekayaan calon pejabat maupun pejabat menjadi salah satu faktor fenomena ini.

Baru-baru ini, KPK menangkap tangan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. Yan menambah daftar panjang pejabat daerah yang masuk bui karena memperkaya diri sendiri.

KPK menangkap Yan di kediamannya di Jalan Lingkar Nomor 1, Kompleks Perumahan Pemkab Banyuasin sekira pukul 13.30 WIB, Minggu 4 September. Penangkapan terjadi saat Yan tengah menggelar pengajian persiapan keberangkatan ibadah haji.


(OJE)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA