Proyek Hunian Warga Miskin Terhambat Rumah DP Rp0

   •    Selasa, 16 Oct 2018 14:36 WIB
hunian dp 0%
Proyek Hunian Warga Miskin Terhambat Rumah DP Rp0
Warga melihat maket proyek perumahan DP Rp0, salah satu program unggulan Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) periode 2019 terancam gagal. Pemerintah DKI Jakarta saat ini lebih memilih merealisasikan rumah DP nol rupiah besutan Gubernur Anies Baswedan yang justru dinilai bukan untuk masyarakat miskin.

Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengungkapkan, di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tampak ada keinginan besar Anies Baswedan meminta dana talangan kepada legislator sekitar Rp5 triliun untuk mewujudkan program tersebut.

"Ini kurang bijak. Urusan rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja belum selesai, kok memfasilitasi orang yang lebih mampu untuk didahulukan dan memakai APBD. Apa enggak punya cara lain?" ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 16 Oktober 2018.

Tahun ini saja, kata Bestari, tidak ada pembangunan rumah susun. Dalam prosesnya anggaran pembangunan rumah susun dikembalikan lantaran Pemprov DKI gagal melakukan perencanaan.

Di sisi lain, Bestari menilai untuk merealisasikan program rumah DP nol rupiah Anies seharusnya bisa mengarahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kerja sama dengan pihak ketiga terkait skema pembiayaan. Mengandalkan hanya kepada APBD ditambah tidak ada payung hukum yang mengatur skema pembiayaan membuat program rumah DP nol rupiah mentah.

"Makanya saya katakan jangan-jangan program ini todong menodong seakan ini adalah kebutuhan masyarakat kecil berkemampuan rendah," kata dia.

Menurut Bestari program rumah DP nol rupiah lebih cocok untuk kalangan menengah atas, sebab masyarakat kecil berkemampuan rendah rata-rata berprofesi sebagai petugas jasa layanan perorangan. Misalnya, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau Pasukan Biru.

Ketika masyarakat kecil yang hanya berpenghasilan upah minimum regional (UMR) diberikan program rumah DP nol rupiah, Bestari meyakini mereka tidak akan mampu mencicil biaya yang harus dibayarkan.

"Enggak masuk di akal. Program ini bukan ditujukan untuk masyarakat berkemampuan rendah melainkan menengah ke atas dilihat dari cicilan yang besar," ungkapnya.

Semakin disayangkan, kata Bestari, pembangunan rusunawa terancam batal lantaran program multiyears Pemprov DKI hingga hari ini belum diajukan. Semestinya program diajukan pada April lalu namun baru dilakukan September yang semuanya dinilai serba terlambat.

"Yang menarik dan luar biasa ketika APBD dipatok Rp87 triliun untuk 2019 kami temukan semangat pelayanan masyarakat turun luar biasa. Saya kira gubernur perlu kembali mengonsolidasikan perangkat di bawahnya," jelas dia.




(MEL)