Pemprov DKI Masih Merevisi Draf Kontrak Swastanisasi Air

Nur Azizah    •    Jumat, 20 Apr 2018 02:27 WIB
air bersihair tanah
Pemprov DKI Masih Merevisi Draf Kontrak Swastanisasi Air
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: MTVN/Faisal

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait swastanisasi air. Hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih merevisi draf restrukturisasi antara Perusahaan Air Minum Daerah (PAM) Jaya dengan PT AETRA Air Jakarta dan PT PALYJA.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan draf tersebut masih dibahas Tim untuk Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan Advokat Sosial Entrepreneur. Dia berjanji akan menyampaikan hasil revisi tersebut bila sudah rampung.

"Nanti kita sampaikan kajiannya. Sekarang kita sudah sampai pada posisi remunipalisasi," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.

Baca: Anies Diminta tak Tipu-tipu Soal Swastanisasi Air

Sandi memastikan pihaknya bakal menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA), yang memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. MA juga memutuskan mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta harus sesuai prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Menurut Sandi, tingkat akses air bersih di Jakarta masih sekitar 60 persen. "Kita ingin dorong agar segera ditingkatkan bagaimana akses air bersih ini. Di akhir tahun 2022, kami mau akses air bersih naik jadi 80 persen," pungkasnya.


(JMS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA