Pemprov Bidik Gedung Tinggi di Sudirman-Thamrin

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 13 Mar 2018 13:43 WIB
air tanah
Pemprov Bidik Gedung Tinggi di Sudirman-Thamrin
Ilustrasi: Pekerja menunggu bus yang akan ditumpangi di trotoar kawasan Sudirman, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyidak gedung tinggi di Ibu Kota. Namun, tak semua gedung tinggi bakal diinspeksi. Hanya bangunan pencakar langit di Sudirman-Thamrin yang dibidik.

"Hanya di Sudirman-Thamrin untuk Pergub 279 Tahun 2018 ini," kata Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Ikhwan Maulani saat dihubungi, Selasa, 13 Maret 2018.

Detailnya, ada 86 gedung di 68 lokasi di wilayah tersebut. Ikhwan tak mengungkapkan secara rinci bangunan mana saja yang dibidik. Dia hanya memastikan inspeksi dilakukan tanpa tebang pilih. 

"Rata-rata perkantoran, hotel, mal juga. Kantor pemerintah juga diinspeksi," kata dia.

Ikhwan yang juga anggota tim inspeksi menjabarkan bagaimana pemeriksaan dilakukan. Tim akan melihat keseimbangan air dari bangunan. 

Salah satu fokus soal debit air yang dikeluarkan dari saluran air gedung. Hal ini untuk mengukur bagaimana sistem serapan dari bangunan tersebut. 

Khusus hotel, tim juga akan menakar tingkat huniannya, untuk mengukur bagaimana penggunaan air. Sumur air tanah dan meteran Perusahaan Air Minum (PAM) juga akan dikomparasikan dengan air yang keluar.

Baca: Anies: Gedung Tinggi Langgar Aturan karena Serakah

Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) gedung juga diperiksa. "Semuanya kita cek untuk menganalisa sirkulasi air, termasuk yang dikembalikan ke tanah," kata Ikhwan.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan berencana menyidak 80 gedung di Jakarta. Hal ini akan dilakukan hingga 21 Maret 2018. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018 pada 6 Februari 2018. 

Keputusan itu terkait dengan pembentukan tim pengawasan instalasi pemanfaatan air dan pengolahan limbah di gedung dan perumahan. Tim terdiri dari beberapa unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ada lima tim masing-masing diisi 10 orang yang akan mendatangi gedung-gedung tersebut. "Ini seperti razia gedung tinggi, untuk memastikan mereka menaati semua aturan," imbuh Anies.


(OGI)