Anies Minta Bawahan Tak Saling Lempar Soal Kuliner Pulau Reklamasi

Nur Azizah    •    Selasa, 12 Feb 2019 16:39 WIB
reklamasi teluk jakarta
Anies Minta Bawahan Tak Saling Lempar Soal Kuliner Pulau Reklamasi
Kawasan kuliner berdiri di Pulau D atau Pulau Maju, Jakarta Utara. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih irit bicara soal berdirinya binis kuliner di Pulau D. Dia masih perlu menggali informasi dari anak buah yang saat ini masih pelit memberikan keterangan kepada media. 

"Nanti saya panggil supaya jangan lempar-lemparan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 12 Februari 2019. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku belum banyak mengetahui ihwal izin usaha di pulau reklamasi yang sempat dia segel sendiri. Yang dia tahu, bisnis di Pulau D tak berizin.
 
"Belum ada update ya, tapi kalau setahu saya tidak ada izin," ucap dia.

Izin bisnis kuliner di Pulau D menuai polemik. Pasalnya, pulau yang kini telah berganti nama menjadi Pulau Maju itu belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), apalagi izin usaha.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) saling lempar soal isu ini. Kedua dinas mengaku tak mengurus izin di lokasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Citata DKI Benny Agus Chandra mangaku tak memiliki wewenang mengeluarkan izin usaha itu. Urusan perizinan dianggap menjadi tanggung jawab PMPTSP DKI.

"Tanya ke Pak Edy (Kepala PMPTSP). Saya enggak boleh komentar selain Kepala PMPTSP," kata Benny, Kamis, 24 Januari 2019. 

Kepala PMPTSP Edy Junaedi pun mengaku tak punya wewenang soal izin di reklamasi. Dia malah melempar tanggung jawab kepada Benny.

Aktivitas bisnis di Pantai Maju ini diketahui dari video singkat yang beredar dalam pesan berantai. Dalam video, jajaran pedagang makanan di lokasin sudah layaknya pasar malam.  

Baca: Sikap Anies Soal Pulau Reklamasi Dianggap Tidak Jelas

Pada Juni 2018, Anies sejatinya menyegel kawasan itu dengan alasan tak memiliki IMB. Proses penyegelan sempat heboh lantaran Anies melibatkan 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).   

Saat itu, sebanyak 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit rumah toko (ruko), dan 313 unit ruko yang sekaligus tempat tinggal.

Usai disegel, Satpol PP ditugaskan mengawasi bangunan agar tidak jadi tempat kegiatan apa pun. Bangunan-bangunan ini bermasalah lantaran melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Sementara itu, Pulau C dan D dikembangkan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Pulau C dan D terhubung dengan daratan Jakarta melalui jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA