PNS DKI Terbiasa Beli Gas Tabung 12 Kg

Intan fauzi    •    Jumat, 15 Sep 2017 15:08 WIB
elpiji 3 kg
PNS DKI Terbiasa Beli Gas Tabung 12 Kg
Ilustrasi. Foto: Antara/Nova Wahyudi

Metrotvnews.com, Jakarta: PNS DKI Jakarta tidak terpengaruh dengan seruan gubernur yang melarang penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg). Sebab, kebanyakan dari mereka sudah terbiasa menggunakan LPG 12 kg.

"Sudah enggak pakai (LPG) 3 kg lagi karena sekalian pakai sebulan. Kalau beli yang 3 kg harus bolak-balik," ujar pegawai Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni, kepada Metrotvnews.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2017.

Wiwik menyadari kalau gas melon itu biasa dipakai untuk pedagang-pedagang kecil. "Jadi, enggak ada efeknya ke saya. Kan itu digunakan untuk warung-warung. Kita-kita biasa gunakan tabung lebih besar," jelas wanita yang sudah menjadi PNS sejak 1999 itu.

Wiwik mengatakan larangan itu tak membebani PNS DKI. Sebab, masih ada pilihan lain dalam menggunakan LPG.

"Kan masih ada pilihan lain kalau memang enggak diperkenankan. PNS kan harus loyal pada pimpinan. Kalau itu kebijakan pimpinan ya harus dilakukan," kata dia.

Untuk cadangan

PNS DKI lainnya, Erwan, berpendapat LPG 3 kg diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Ia sendiri menggunakan dua macam ukuran tabung gas di rumahnya, 12 kg dan 3 kg.

"Saya biasa pakai yang 12 kg, tapi ada juga yang 3 kg untuk cadangan kalau tiba-tiba habis saja," ucap pria yang sudah 10 tahun jadi PNS itu.

Baca: PNS DKI Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Pertamina Bidik Subsidi Tepat Sasaran

Erwan biasa membeli LPG tidak jauh dari rumahnya. Ia sudah berlangganan membeli LPG kepada tetangganya.

Erwan juga menanggapi soal sanksi pemotongan TKD yang bakal diberikan kalau PNS ketahuan membeli gas 3 kg. Menurut dia, kalau Pemprov DKI meminta penjual gas turut mengawasi, hal itu akan sulit dilaksanakan.

"Kan penjual gas tahunya laku saja," ujar Erwan.

Djarot mengimbau PNS DKI Jakarta tak menggunakan gas berukuran 3 kg. Larangan itu tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg. Surat itu ditandatangani Djarot tertanggal 31 Juli 2017.

Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.




(UWA)

Golkar Tetap Bersiap untuk Pilkada Walau Badai Menghadang

Golkar Tetap Bersiap untuk Pilkada Walau Badai Menghadang

41 minutes Ago

Partai Golkar tengah diterjang badai saat Ketua Umum Setya Novanto ditahan karena tersandung ka…

BERITA LAINNYA