Pemerintah Diminta Segera Atur Tarif Angkutan Online

M Sholahadhin Azhar    •    Sabtu, 16 Sep 2017 07:10 WIB
transportasitaksi online
Pemerintah Diminta Segera Atur Tarif Angkutan Online
Ilustrasi--MI/Galih Pradipta.

Metrotvnews.com, Jakarta: Tarif angkutan sewa khusus (ASK) atau angkutan online harus segera diformulasikan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pada pelaku usaha taksi online yang hampir semuanya swadaya.

"Harus diatur pemerintah, penentuan tarif seharusnya bukan dilakukan oleh perusahaan aplikasi," kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Christiansen FW kepada Metrotvnews.com, Jumat 15 September 2017.

Pengaturan tarif sedianya dimasukkan dalam aturan pengganti Permenhub 26 Tahun 2017 yang tengah diformulasikan Kementerian Perhubungan. Sebab dalam kenyataannya, di kancah ASK, terjadi perang tarif yang sedemikian parah. Seringkali hal itu mengorbankan para pengemudi angkutan aplikasi.

Chris menyebut kondisi di lapangan seperti persaingan antara ojek pangkalan dan ojek online sudah menjadi makanan sehari-hari, dan disebabkan karena tarif ASK yang miring.

Karena tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi ini juga, pendapatan yang diterima pengemudi ASK semakin tergerus. Bahkan tak jarang kendaraan mereka diambil leasing, untuk itu Pemerintah didesak melindungi mereka.

"Oleh sebab itu kami meminta agar aturan penetapan tarif harus segera dibuat kembali karena bila tidak diatur maka kami sebagai pelaku usaha ini yang akan menjadi korban perang tarif yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi yang akhirnya kendaraan kami ditarik leasing karena tidak bisa membayar angsuran," jelas Chris.

Selain melindungi pengemudi angkutan khusus, pengaturan tarif juga menghindarkan angkutan konvensional seperti bajaj dan angkot, dari kepunahan. Sebab mereka juga akan terus memanen penumpang dengan tarif yang bersaing. Bagusnya, ada penambahan sejumlah nominal pada tarif dasar angkutan ASK.

"Pembatasan tarif minimum yang harus ada sesuai usulan kami adalah Rp20.000 untuk roda empat dan Rp7.500 untuk roda dua," kata Chris.

Baca: Asosiasi Driver Online Menolak Disamakan dengan Taksi Konvensional


(DEN)