Anies Terima Kajian Reklamasi dari Alumnus ITB

Nur Azizah    •    Selasa, 05 Dec 2017 20:35 WIB
reklamasi teluk jakarta
Anies Terima Kajian Reklamasi dari Alumnus ITB
Pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kajian dari Alumnus Institut Teknologi Bandung terkait reklamasi teluk Jakarta. Hasil kajian tersebut menyatakan proyek reklamasi tidak perlu dilanjutkan.
 
"Asprirasi yang disampaikan berisikan poin-poin mengapa reklamasi merupakan masalah dan tidak perlu dilanjutkan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017.
 
Kajian ini disusun oleh alumnus ITB yang bekerja sama dengan 13 Universitas. Ketua Presidium Alumni Perguruan Tinggi Se Indonesia (PETISI) Tolak Reklamasi, Akhmad Syarbini menyampaikan, timnya telah meneliti lima aspek mengapa reklamasi layak ditolak.
 
"Nanti sekalian kita buat workshop-nya dengan melibatkan aspek dari teknik dan lingkungan, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi-budaya, dan aspek geopolitik dan hankamnas," kata Syarbini.
 
Peneliti sekaligus perwakilan alumnus ITB, Muslim Armas, meminta Pemprov menghentikan reklamasi. Saat ini ada 13 hingga 14 pulau yang sedang mengajukan izin pembangunan.
 
"Kita meminta kepada Pak Gubernur untuk tidak menerbitkan izin lagi kepada pulau-pulau tersebut. Dihentikan selama-lamanya," kata Muslim.

Baca: Luhut tak Masalah Anies-Sandi Hentikan Reklamasi Jakarta 

Ia juga meminta Pemprov DKI mengkaji ulang keberadaan pulau C dan D, terlebih terkait mitigasi bencana.
 
"Karena banyak sekali masalah di pulau G itu. Di situ ada pipa gas, pipa untuk PLTU, kemudian nelayan juga harus berputar untuk menangkap ikan sehingga lebih jauh," kata Muslim.
 
Ada tiga alasan mereka menolak proyek reklamasi. Pertama, proses perizinan yang tidak transparan terutama menyangkut amdal.
 
Kedua, menimbulkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi yang luas dan masif. Ketiga, biaya yang ditimbulkan reklamasi bisa memberatkan pemerintah.
 
"Nantinya pemerintah mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat yang membayar pajak tentu tidak ingin semua dampak yang ditimbulkan oleh pengembang ditanggung rakyat," ujar Muslim.




(FZN)