Sopir Minta Aturan Taksi Online Diterapkan

Purba Wirastama    •    Senin, 20 Mar 2017 17:04 WIB
polemik taksi online
Sopir Minta Aturan Taksi <i>Online</i> Diterapkan
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengemudi taksi disebut meminta revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 segera diterapkan. Aturan itu membuat mereka bisa bekerja lebih aman dan nyaman.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri No 32/2016 tetap disahkan pada 1 April 2017. Menurutnya, selama enam bulan sejak digulirkan pada 1 Oktober 2016, tidak ada perubahan materi signifikan dalam aturan mengenai taksi daring.
 
"Dilihat (dari) substansinya sudah tidak ada lagi (koreksi). Buat apa kita capek-capek ya kan," kata Pudji di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI),  Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.
 
Pudji mengklaim, dalam uji publik kedua, perwakilan pengemudi taksi konvensional dan daring meminta revisi PM 32/2016 segera dilaksanakan. Alasannya, kejelasan aturan dapat membuat mereka bekerja lebih aman dan nyaman.
 
Perusahaan aplikasi taksi daring seperti Go-Jek, Grab, dan Uber, kata Pudji, justru tidak memberikan masukan walaupun perwakilan mereka hadir dalam uji publik.
 
"Yang concern mengikuti mulai dari awal sampai akhir itu tidak ada. Tertulis juga tidak ada, baik masalah tarif, kuota. Ada masukan berkaitan dengan hal lain, tapi juga bukan dari perusahaan aplikasi," ujar Pudji.
 
Anggota ORI Alvin Lie menyayangkan surat pernyataan bersama dari manajemen Go-Jek, Grab, dan Uber kepada Menteri Perhubungan. Sebab  surat baru dikirim Jumat 17 Maret 2017.
 
Pada surat tersebut, ketiga perusahaan menyetujui soal aturan uji berkala (KIR). Namun, mereka menolak aturan batas tarif, kuota kendaraan, dan kewajiban kendaraan terdaftar atas nama badan hukum.
 
"Saat itu mereka juga diberi kesempatan, 2 x 24 jam tidak ada tanggapan sama sekali. Seharusnya kalau ada hal-hal seperti itu segera disampaikan," kata Alvin.


(FZN)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

9 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA