Polemik Ujung Jalur MRT Fase 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan jalur transportasi mass rapid transit (MRT) fase 2  semestinya cukup dari Bundaran HI sampai ke Kampung Bandan. Namun, penyelesaian pembangunan tak luput dari masalah.

Sebagian lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Kampung Bandan ternyata sudah terikat kontrak kerja sama dengan swasta. Akibatnya, lahan di Kampung Bandan tak cukup menjadi depo MRT yang membutuhkan lahan 6 hektare.

Wacana memperpanjang jalur hingga ke Ancol Timur muncul. Menurut informasi, hanya di sana lah lahan yang mencukupi untuk membangun depo MRT.

PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menandatangani nota kesepahaman bersama soal pembangunan fase ini, 3 Maret 2017. Proyek ini direncanakan mulai tahun 2018.

Pembangunan otomatis menambah panjang jalur MRT yang tadinya 8,5 kilometer menjadi 14,6 kilometer. Penambahan biayanya pun bisa mencapai Rp11,7 triliun.

Bukan proyek main-main, DPRD DKI sampai membuat panitia khusus (Pansus) mendalami remcana itu. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bahkan sudah mengajak anggota dewan melihat langsung proyek MRT, 14 Maret 2017.

Pansus memberikan beberapa pertanyaan pada Pemprov DKI untuk meyakinkan perpanjangan jalur sampai Ancol Timur diperlukan. Belum sempat dijawab, muncul lagi wacana pembangunan jalur MRT sampai pulau reklamasi.

Usulan itu disampaikan saat rapat bersama PT MRT Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan pihak terkait lainnya, pada 15 Maret 2017. Fakta baru ditemukan. Lahan Pemprov DKI di Ancol Timur hanya empat hektare.

"Di sana (Ancol) setelah kita cek hanya ada tanah DKI sekira empat hektare, tadinya ada tanah sebelahnya empat hektare lagi milik Ancol, tapi sudah terjual," jelas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Maret 2017.

Lahan di Ancol Timur pun senasib dengan di Kampung Bandan, tak muat dibuat depo. Saefullah mengaku sempat menegur PT Pembangunan Jaya Ancol karena mengkhianati apa yang sudah disepakati.

"Makanya kita agak marahin juga mereka," tegas dia.

Sebelum ada rencana diperpanjang sampai pulau reklamasi, Saefullah telah memastikan pada PT MRT apakah empat hektare cukup untuk depo. "Beliau tidak bisa mengiyakan kemarin sore, mau dikaji lagi katanya," ucap Saefullah.

Pemprov DKI sempat mengusulkan membuat depo bertingkat. Usulan ini menjadi masukan bagi PT MRT yang melakukan kajian.

"Itu lagi dihitung bisa apa enggak," kata Saefullah.

Jika tak bisa, mereka menyiapkan alternatif lain dengan memperpanjang jalur MRT sampai ke pulau reklamasi pantai utara Ancol. "Nambah satu kilometer, Pulau K katanya, dekat," ucap dia.

Saefullah tak mempermasalahkan usulan itu. Karena memang Pemprov DKI memiliki jatah lahan hingga 30 hektare di pulau reklamasi. Kontur tanahnya pun tak perlu dikhawatirkan.

"Kan elevated semua, tidak underground, dari yang pas belok dari Kampung Bandan sudah elevated semua," jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Kendati demikian, lahan di Kampung Bandan akan tetap dibuat stasiun dan transit oriented develompment (TOD). "Kemarin kita diskusikan Kampung Bandan itu nanti akan ada pertemuan antara MRT, LRT, dan kereta commuter kita, jadi nanti di situ ada stasiun, TOD, ada rusun juga," ucapnya.

Sementara itu, stasiun juga akan dibuat setelah Kampung Bandan, masuk Ancol di pintu barat. Sedikit maju, juga akan dibuatkan stasiun sebelum berakhir di Pulau K.

"Supaya orang mau ke Ancol bisa, yang mau transit dia turun di Kampung Bandan, dia mau ke Ancol turun di pintu barat atau pintu timur atau yang mau ikut betulin kereta masuk ke depo," jelas Saefullah diikuti candaan.

Pemprov DKI menunggu jawaban kajian PT MRT. Pemprov akan menunggu sampai awal pekan ini.

"Minggu besok (minggu ini) saya minta ada jawabannya dari MRT, kita rapat sekali lagi supaya fix ketika kita rapat kerja dengan DPRD, karena DPRD minggu depan agendakan rapat kedua," jelas Saefullah.

Sementara itu, Sumarsono tak mempersoalkan usulan itu. Namun, hingga kini belum ada keputusan soal titik depo MRT.

"Enggak, itu semua wacana, wawasan, pengembangan boleh-boleh saja," kata Sumarsono di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat 17 Maret 2017.

Sumarsono menegaskan, yang menjadi prioritas Pemprov DKI dan PT MRT ialah merampungkan hal teknis pembangunan sampai ke Kampung Bandan.

Menurut dia, Pemprov DKI bakal memeriksa ulang nota kesepahaman antara PT MRT dan PT Pembangunan Jaya Ancol soal lahan di Ancol Timur. "Iya itu harus kita kroscek lagi, karena asumsinya harusnya enam hektare, yang ada empat hektare, ini akan dipelajari lagi kok jadi kurang kenapa," ungkap Sumarsono.

Namun, Pemprov DKI belum membatalkan perjanjian itu. Ia masih yakin lahan empat hektare bisa dibuat depo MRT.

Sumarsono enggan menuding PT Pembangunan Jaya Acol membohongi Pemprov DKI. "Enggak bohong juga, cuma informasinya saja yang miss, bukan bohong, informasinya yang kurang," jelas Sumarsono.


(OJE)