Plt Gubernur DKI Jamin Pengesahan Anggaran tak Cacat Administrasi

Ilham wibowo    •    Jumat, 25 Nov 2016 18:37 WIB
pemprov dki
Plt Gubernur DKI Jamin Pengesahan Anggaran tak Cacat Administrasi
Soni Sumarsono (tengah). Antara Foto/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tetap yakin keputusannya terkait revisi dan penambahan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 menjadi Rp70,28 triliun sesuai aturan. Menurutnya, roda pemerintahan mesti terus berjalan tanpa perlu menunggu masa cuti Basuki Tjahaja Purnama selesai.

Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan, aturan tentang kewenangan Plt Gubernur mengesahkan anggaran tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Daerah. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) punya wewenang atas nama pemerintah pusat mengatur bidang pemerintahan daerah hingga masa kampanye selesai.

"Pembina APBD itu Kementerian Dalam Negeri, seluruh kebijakan, mengenai cuti, pemrakarsanya juga Mendagri. Kemudian yang mengatur tugas khusus mengenai plt dan pedoman APBD sah atau tidaknya juga Mendagri," kata Soni di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Pengesahan APBD mesti segera dilakukan bila tak ingin pelayanan publik terbengkalai. Soni bilang, prinsip pemerintahan adalah tidak boleh pimpinan daerah kosong meski hanya sebentar.

"Intinya adalah selamatkan pemerintah daerah, tidak boleh sedetikpun kosong tanpa pemimpin," ucapnya.

Meski demikian, apabila Mahkamah Konstitusi memiliki keputusan lain, Soni memastikan dirinya akan tunduk.

"Mau ke kiri ikut, kanan ikut (putusan MK). Tidak usah dipersolakan. Karena menurut saya ini mandat yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat di Jakarta," kata Dirjen Otda Kemendagri ini.

Dalam berita sebelumnya, Ahok tak habis pikir Soni mengubah Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Ia memprediksi, APBD yang disahkan jelang Pilkada tahun depan rentan pelanggaran undang-undang.

"Nanti akan cacat administrasi. Cacat APBD kita, karena berbeda dengan konstitusi," terang Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada MK. Dia beharap MK bisa cepat memutuskan sebelum APBD DKI disahkan.

"Ya semoga MK bisa cepat prosesnya. Saya kira biasanya MK juga cepat kok," ucap Ahok.


(TRK)

Rekam Jejak Hakim Praperadilan Setya Novanto

Rekam Jejak Hakim Praperadilan Setya Novanto

38 minutes Ago

Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Kusno ditunjuk sebagai Hakim Tunggal praperadilan Setya Novanto …

BERITA LAINNYA