Kompetensi Penerima Dana Swakelola DKI Diragukan

Nur Azizah    •    Kamis, 14 Feb 2019 14:49 WIB
pemprov dkiapbd
Kompetensi Penerima Dana Swakelola DKI Diragukan
Dana swakelola rencananya diberikan kepada warga kampung kumuh untuk mengelola lingkungannya. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Rencana pemberian dana swakelola untuk organisasi masyarakat (ormas) dikritik Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus. Menurut dia, wacana kebijakan itu masih prematur. 

Dia juga menilai masyarakat bukan pengguna anggaran. Bestari mengatakan masyarakat wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

"Masa kalau ada jalan rusak diserahkan ke masyarakat yang tidak punya keahlian untuk memperbaiki jalan, mengaduk semen, dan mengaspal," kata Bestari saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019. 

Selain itu, masyarakat dinilai tidak punya keahlian dalam melaporkan anggaran. Ia khawatir pemberian dana swakelola menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masyarakat tidak usah disuruh yang macam-macam,masyarakat dilayani saja dengan baik," ungkap dia.

Bestari mengatakan dana swakelola yang dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan yang maksud Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, dana swakelola diberikan hanya untuk desa-desa.

"Dana swakelola untuk desa iya, karena tidak tertangani dengan baik, alat-alat berat tidak ada, apa enggak ada, makanya swadaya masyarakat. Nah, kalau di Jakarta semua lengkap kok. Ini mundur berpikirnya kalau saya pikir," pungkas dia.

Baca: Pemberian Dana Swakelola Kampung Kumuh Sulit Diawasi

Sementara itu, Anies berencana membuat peraturan gubernur (pergub) tentang dana swakelola. Nantinya, pergub bakal membahas mekanisme pencairan, pertanggungjawaban, hingga kriteria kelompok pelaksana.

Rencananya, dana swakelola ini menggunakan anggaran yang sudah ada di tiap-tiap pos. Misalnya, perbaikan jalan menggunakan anggaran yang ada di Dinas Bina Marga, begitu juga yang lainnya. 

Dia ingin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikelola oleh masyarakat lebih banyak lagi. Ini, kata Anies, salah satu cara menggerakkan perekonomian masyarakat.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA