Sandi: KASN Tak Berwenang Minta BKN Tahan Surat Pensiun

Nur Azizah    •    Selasa, 07 Aug 2018 10:32 WIB
pnspemprov dkiASN
Sandi: KASN Tak Berwenang Minta BKN Tahan Surat Pensiun
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. Medcom.id/ Damar Iradat.

Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menahan surat pensiun sejumlah pejabat DKI yang dipensiunkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, KASN tak memiliki wewenang tersebut.

"Tidak ada kewenangan yang merekomendasikan penahanan surat pensiun oleh BKN," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2018.

Menurut Sandi, hal tersebut sesuai pada Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2017 Pasal 33. Dalam pasal tersebut dikatakan, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala 
BKN.

Sementara pendapat lain muncul dari Komisioner KASN I Made Suwandi. Ia menyatakan telah bersurat pada BKN untuk menunda proses pensiun para pejabat tersebut. 

BKN menyatakan setuju. Artinya seluruh pejabat yang dipensiunkan oleh Anies masih berstatus sebagai PNS DKI Jakarta.

"BKN setuju untuk menunda dan tidak diproses dahulu. Kalau gitu kan logikanya Pemprov DKI Jakarta harus menggaji," kata Suwandi.

Sedangkan, seorang Eks Kepala Dinas DKI Jakarta mengeluh tak mendapat gaji. Padahal, BKN belum memutuskan masa pensiun pejabat tersebut.


(DEN)