Dishub akan Evaluasi Parkir Mesin di Jakarta

Yanurisa Ananta    •    Senin, 13 Nov 2017 07:20 WIB
parkir elektronikparkir meter elektronik
Dishub akan Evaluasi Parkir Mesin di Jakarta
Ilustrasi--Parkir Elektronik di Kelapa gading (Foto:MI Angga Yuniar)

Jakarta: Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan mengevaluasi implementasi Tempat Parkir Elektronik (TPE) yang ada di Jakarta. Pasalnya, keberadaan 201 TPE di beberapa lokasi dinilai hanya mampu menekan kebocoran, alias belum sepenuhnya berjalan baik.

"Mesin parkir hasil pengadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sudah terpasang cukup efektif dalam menekan kebocoran. Tapi masih banyak juru parkir (jukir) yang nakal melakukan pungutan liar. Kami terapkan sanksi pemecatan kepada jukir nakal," kata Wakil Kepala Dishubtrans DKI Sigit Widjatmoko, Minggu 12 November 2017.

Baca: Parkir Elektronik demi Raup Rp111,7 M

TPE, lanjut Sigit, seharusnya tidak hanya sekadar menekan kebocoran, tapi menjadi sistem pendukung manajemen pengendalian lalu lintas ke depannya. Di tahun-tahun mendatang kebijakan tarif parkir akan dibuat berdasarkan sistem zonasi.

Semakin ke tengah kota, tarif parkir tepi jalan idealnya semakin mahal. Hal itu guna mengoptimalkan penggunaan ruang jalan dan mendorong penggunaan transportasi umum.

Namun, sebelum kebijakan tarif itu diberlakukan diperlukan 700 mesin parkir. Pengadaan ratusan mesin parkir itu menggunakan skea pengadaan BLUD dari anggaran pendapatan.

Di lain sisi, fungsi TPE sebagai pengendali harus berjalan bersamaan dengan pemberlakukan Elektronic Road Pricing (ERP), pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Ditargetkan saling terintegrasi pada 2019.

"Kami akan mengunakan skema kerjasama investasi yang diperkirakan hanya butuh waktu satu tahun memasan 700 mesin parkir. Jadi pihak ketiga membangun, BLUD melalui pendapatnya akan mencicil pembayarannya. Sama seperti ERP yang kini dalam tahap lelang," kata Sigit.

Sebelumnya, mesin TPE diadakan melalui BLUD parkir. TPE diadakan oleh pihak ketiga PT Mata Biru dengan sistem kerjasama bagi hasil. Pemprov DKI hanya mengantongi 30% dari hasil retribusi mesin parkir dan PT Mata Biru mendapat 70%. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk investasi alat, operasional dan gaji juru parkir.

TPE yang dikelola PT Mata Biru tersebar di tiga lokasi, yakni Kelapa Gading Jalan Boulevard Raya, Jalan Haji Agus Salim, dan Jalan Palatehan. Kerjasama keduanya yang dilakukan Januari 2015 akan berakhir Desember 2017. Sebelum keputusan perpanjangan kerjasama, Dishubtrans akan melakukan evaluasi terhadap kinerja operator.

"Kami tidak bisa menyimpulkan sekarang kinerja operator. Kami masih terus evaluasi hingga akhir kerjasama. Kemarin kami berikan surat teguran kepada operator untuk mengoptimalkan juru parkir. Nah itu bagian evaluasi. Kami akan putuskan dari hasil evaluasi." pungkasnya.

Kendati demikian, bila PT Mata Biru ingin memperpanjang kerjasama, maka pihak ketiga bisa bersurat ke gubernur langsung.


(YDH)