Banyak RT RW Rekayasa Laporan Pertangungjawaban

Nur Azizah    •    Selasa, 05 Dec 2017 16:55 WIB
pemprov dki
Banyak RT RW Rekayasa Laporan Pertangungjawaban
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MTVN/Nur Azizah

Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mewajibkan RT RW membuat laporan pertangungjawaban penggunaan anggaran. Kenyataannya, banyak yang merekayasa laporan tersebut.
 
Abdul Rahman, Ketua RW 04 Cempaka Baru, Jakarta Pusat mengeluhkan kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional RT RW. Menurutnya, laporan tersebut tidak jelas dan berpotensi untuk melakukan kebohongan.

Baca: Dana Operasional RT RW di Jakarta Naik

"Cara-cara itu membuat RT/RW berbohong kepada pemerintah. Saya minta pada Pak Gubernur dan Wali Kota untuk menghapus kewajiban itu," kata Abdul di Aula Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017.
 
Warga lainnya, Ahmad Haris juga berpendapat yang sama. Warga RW 07 Gambir, Jakarta Pusat ini mengaku pernah memanipulasi LPJ.
 
"Di sini bicara tentang mental dan moral. Sudah berapa kali kita lakukan kebohongan besar akan LPJ, duitnya belum diterima tapi LPJ sudah ada," ungkapnya.
 
Menanggapi aspirasi warga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setuju kewajiban itu dihapus. Anies percaya RT RW mengelola dana dengan benar.

Baca: RT/RW Diusulkan tak Perlu Laporan Dana Operasional

"Mulai 2018 tidak perlu menuliskan laporan lagi. Kami mempercayakan kepada bapak ibu ketua RT/RW untuk kelola dana operasional," kata Anies.
 
Mantan Menteri Pendidikan RI ini meminta warga menjaga amanah itu agar digunakan sebaik mungkin. "Kami ingin bapak ibu bekerja lebih baik lagi. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya sehingga dana tersebut betul-betul menunjang operasional," ujarnya.
 
Tahun 2018, dana operasional RT/RW naik. Dana operasional RT yang sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara untuk RW menjadi Rp2,5 juta dari Rp2 juta per bulan.


(FZN)