Lulung Menilai Penghapusan PMD Terobosan Anies-Sandi

Intan fauzi    •    Selasa, 14 Nov 2017 15:25 WIB
dprd dki jakarta
Lulung Menilai Penghapusan PMD Terobosan Anies-Sandi
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung)/MI/Susanto

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menganggap penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) bagi lima BUMD pada 2018 terobosan. Penghapusan dilakukan untuk menutupi defisit anggaran 2018 sekitar Rp2,5 triliun.

Luung mengatakan, hanya di era Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno ia menemukan pemikiran sejalan.

"Saya enam tahun mengamati dan ikut paripurna dan menandatangani berita acara paripurna, baik membahas APBD maupun perubahan, dengan catatan saya tidak setuju PMP waktu itu. Hari ini ada pemikiran baru dan keberanian dari gubernur menyelesaikan persoalan daerah," ungkap Lulung dalam rapat badan anggaran di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.

Lulung menduga kritikan dewan hanya miskomunikasi. Sebelum pelantikan, Anies-Sandi pernah mengkomunikasikan model bisnis untuk BUMD.

"Saya tahu Gubernur sebelum dilantik menyatakan, Pak lulung PMD biar perusahaan daerah memilih, kecuali program untuk pemerintah," ujar Lulung.

Baca: Sekda DKI Sebut Usulan Penghapusan PMD tak Serampangan

Namun, setelah rapat eksekutif, Anies-Sandi memutuskan menghilangkan PMD bagi sejumlah BUMD. Lulung mengapresiasi hal itu. Ia merayu anggota dewan agar berani mendukung.

"Coba tiap tahun kita berikan dan tadi kita mendengar masih menunggu audit BUMD. Bagaimana bisa masih menunggu audit kita berikan PMD?" ujar Lulung.

Ia meminta anggota dewan yang menolak untuk kembali bepikir. Penolakan dewan bisa berujung tertundanya pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"Minta teman-teman, kita sepakati saja, ini saran dari saya. Kita harus berani juga supprot. Banyak masalah juga Dharma Jaya, enggak banyak untung kita. Saya kelola di Tanah Abang, enggak ada untungnya, artinya enggak sesuai keberadaaannya pengelolaannya," jelas Lulung.

Baca: DPRD Kritik Anies yang Dinilai Serampangan Menghapus PMD

Sebanyak lima perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI terancam tak mendapat suntikan PMD pada 2018. Hal itu merupakan usulan supaya defisit anggaran 2018 sebesar Rp2,5 triliun bisa tertutupi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan itu merupakan instruksi Anies-Sandi. Lima BUMD itu antara lain PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembanguna Sarana Jaya, dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Kelima BUMD itu sudah mengajukan proposal PMD kepada Pemprov DKI. PT Jakarta Tourisindo mengajukan Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya Rp39 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp394 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp4,4 miliar.


(OJE)