Pemberhentian Ahok Tak Perlu Tunggu Jaksa

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 30 May 2017 02:12 WIB
kasus hukum ahok
Pemberhentian Ahok Tak Perlu Tunggu Jaksa
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta akan langsung diproses. Jaksa Agung HM Prasetyo memberi sinyal hal itu bisa dilakukan.

"Bisa diproses pemberhentiannya, tanpa harus menunggu apakah jaksa akan banding atau tidak," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Senin 29 Mei 2017.

Sebelumnya pemerintah masih menunggu proses hukum terkait status Ahok sebagai Gubernur. Meski ditahan dan tidak mengajukan banding, tapi masih ada hak banding yang dapat diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun sikap tak menunggu hak banding jaksa ini menurut Tjahjo didapat usai berdiskusi dengan Jaksa Agung. HM Prasetyo menyebut sudah bisa diberhentikan tanpa menunggu giliran banding dari JPU.

"Prinsipnya sudah memenuhi ketentuan keputusan hukum final," imbuh Tjahjo.

DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna istimewa terkait pengunduran diri Ahok pada Selasa 30 Mei 2017. Plt Gubernur Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat  mengaku tak tahu proses detail rapat paripurna istimewa tersebut.

Dia nantinya akan datang hanya sebagai tamu undangan. Selebihnya, anggota dewan yang mengatur. Setelah pembacaan surat pengunduran diri Ahok, maka menurut peraturan wakil gubernur akan diusulkan menjadi Gubernur DKI.

Djarot enggan mengomentari posisinya yang bakal diusulkan. "Bukan masalah siap, ini sekarang kan di DPRD, besok mau rapat paripurna istimewa. Kemarin sudah disampaikan. Ya sudah, diikuti saja prosesnya," ujar dia.


(SUR)