Anies Minta Pejabat Baru Selesaikan Program Prioritas

Nur Azizah    •    Rabu, 09 Jan 2019 11:35 WIB
pemprov dki
Anies Minta Pejabat Baru Selesaikan Program Prioritas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta tujuh pejabat DKI yang baru dilantik menyelesaikan program-program prioritas. Termasuk program yang termuat dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlaksana.

Program prioritas Pemprov DKI ialah pembangunan hunian DP Rp0, pembangunan kawasan berorientasi transit, dan pengembangan wirausaha dengan program OK OCE. Program lainnya ialah peningkatan kualitas kesehatan, penataan permukiman, serta ruang terbuka hijau.

"Pastikan pelaksanaan program kerja yang terencana dan terarah jelas terkait RPJMD, KSD, dan program prioritas yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Mantan Mendikbud ini menuntut pejabat baru lebih siap, siaga, berdaya saing, transparan, dan akuntabel. Dia mau pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI dapat memberikan pelayanan terbaik.

"Saya berharap para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada," ungkap Anies.

Baca: Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI

Ada tujuh pejabat yang pagi ini dilantik. Mereka adalah
1. Sri Haryati sebagai kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI,
2. Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
3. Chaidir kepala Badan Kepegawaian Daerah,
4. Hari Nugroho sebagai kepala Dinas Bina Marga,
5. Widyastuti sebagai kepala Dinas Kesehatan,
6. Kelik Indriyanto sebagai kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
7. Uus Kuswanto sebagai wakil wali kota Jakarta Timur.

Pada 31 Desember 2018, Anies lebih dulu melantik tiga pejabat eselon II hasil lelang jabatan. Mereka adalah Atika Nur Rahmania sebagai kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Suzi Marsitawati sebagai kepala Dinas Kehutanan; dan Lin Mutmainah sebagai kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.


(YDH)