Pengamat: Penaikan BPHTB Bisa Mengancam Pembangunan

Dea Andriani    •    Kamis, 04 Jan 2018 06:16 WIB
dki jakartapemprov dkidinas pelayanan pajak dkianies-sandipenerimaan pajak
Pengamat: Penaikan BPHTB Bisa Mengancam Pembangunan
Warga memegang sertifikat tanah di kawasan Jabodetabek/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta: Wacana penaikkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinilai akan memberatkan perekonomian masyarakat. Bahkan, Penaikan BPHTB bisa mengancam pembangunan di Ibu Kota bila tidak ada perencanaan yang matang.

"Umpamanya kalau kita mau usaha di wilayah tertentu dan pajaknya tinggi, justru menurunkan niat orang untuk usaha dan investasi di wilayah tersebut. Perlu ada kejelasan," kata Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 3 Januari 2018.

Nirwono meminta Pemprov DKI memberikan alasan yang jelas terkait kenaikan tersebut. Hal ini penting agar masyarakat paham terkait kebijakan itu.
 
"Apalagi suhu politik tengah memanas memasuki Pilpres di 2019. Ini berpengaruh pada sikap masyarakat dalam berbisnis. Kemampuan beli masyarakat juga akan menurun, berarti perekonomian tidak terlalu tinggi," lanjut Nirwono.

Baca juga: Pemprov Genjot Pajak BPHTB dari Apartemen
 
Menurut dia Pemprov DKI Jakarta masih berpeluang untuk menimbang kembali penaikkan BPHTB dalam dua bulan ke depan. Hal itu merujuk pada pergerakan ekonomi masyarakat, yang biasanya mulai meningkat di bulan Maret dan April setiap tahunnya.

Adapun dalam kurun waktu tersebut, sosialisasi sudah harus berjalan. Itu guna memastikan masyarakat dan seluruh pelaku bisnis paham tentang maksud kenaikan BPHTB

 "Pemerintah harus menjelaskan dulu paket kebijakan (penaikkan BPHTB) secara menyeluruh. Beri kesempatan untuk tanya jawab, keberatan atau tidak, bagaimana pemberlakuannya secara menyeluruh atau tidak," jelas Nirwono.
 
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak DKI di 2018 sebesar Rp38,125 triliun, di mana sasaran kenaikkan utama salah satunya dari BPHTB. Target itu naik sekitar sebesar Rp3 triliun dari tahun sebelumnya.


(CIT)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA