Pilkada Serentak 2017

Pengamat: Penantang Ahok Harus Punya Solusi Lebih Baik untuk Jakarta

Misbahol Munir    •    Kamis, 22 Sep 2016 17:48 WIB
pilgub dki 2017
Pengamat: Penantang Ahok Harus Punya Solusi Lebih Baik untuk Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Wagub Djarot Saiful Hidayat (kanan) saat pengumuman calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/9). Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga saat ini baru pasangan calon petahana Basuki `Ahok` Tjahaja  Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Pasangan ini didukung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem dan Hanura dengan kekuatan 52 kursi dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Kini warga Jakarta menunggu siapa yang akan menjadi penantang serius Ahok-Djarot yang kerap diunggulkan dalam berbagai survei.
 
Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menilai , meski Ahok-Djarot diunggulkan bukan tidak mugkin kompetitornya tertutup peluangnya. Pasalnya lanjut dia, politik di era demokrasi terbuka seperti saat ini lebih banyak ditentukan oleh persepsi voters (pemilih) yang didukung saluran informasi (media). Tak jarang calon yang awalnya inferior, tiba-tiba menyalip di tikungan bila bisa memanfaatkan momentum dan mampu menangkap keresahan voters. Namun di atas semuanya, track record dan program kerja calon tetap yang utama sebagai “jualan” di masyarakat.
 
Setidaknya kata Zaenal, ada beberapa peluang agar pasangan penantang Ahok-Djarot bisa menang. Pertama, para elit di Koalisi Kekeluargaan harus secepatnya menemukan konsensus untuk mengusung satu pasangan calon. Dengan demikian, bergabungnya Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB dan PAN secara psikologi politik akan membuat pasangan yang diusung nanti merasa percaya diri. Total kursi dari keenam partai tersebut sekitar 54 kursi.
 
Hanya saja lanjut dia, kebiasaan elit di negeri ini sulit sekali mencapai kata sepakat-terutama kerelaan mengalah demi menghasilkan calon yang terbaik dan berpeluang menang. Terbaik dalam arti memiliki kapasitas dan program nyata sebagai pemimpin Ibu Kota.
 
"Berpeluang menang tentunya dikenal masyarakat. Bila hanya sisi terbaik dari kandidat saja yang dikejar, itu seperti berdiri di menara gading-tidak melihat realitas pemilihan serentak yang direct election. Karena itu, publik menunggu apakah tokoh-tokoh besar sekelas SBY, Prabowo dan lain-lain mampu menemukan konsensus demi menghadirkan lawan tangguh bagi incumbent," ujar Zaenal dalam keterangan tertulisnya kepada Metrotvnews.com, Kamis (22/9/2016).
 
Kedua, lanjut Zaenal, dari sekian nama yang muncul di bursa Cagub Koalisi Kekeluargaan, tampaknya hanya ada dua nama yang memiliki kriteria “terbaik” dan “berpeluang menang” di Pilkada 2017. Nama itu adalah Yusril Ihza Mahendra dan Anies Baswedan. Yusril dengan latar belakang dan kapasitasnya tak akan sulit meladeni Ahok saat debat kandidat mendatang. Kekurangan Yusril hanya pada akseptabilitas dan elektabilitas di publik yang masih kurang, yang terindikasi dari kegagalan partainya menembus electoral treshold dalam beberapa kali pemilu terakhir.
 
Sementara sosok Anies Baswedan lanjut dia, dikenal sebagai intelektual unggul yang juga secara kapasitas tidak diragukan. Popularitas Anies juga lumayan, karena ia sudah lama dikenal publik. Satu kekurangannya adalah saat terkena reshuffle dari Kabinet Kerja belum lama ini, sehingga menimbulkan spekulasi kurang perform dalam memimpin kementerian, setidaknya di mata presiden.
 
"Namun sekali lagi, politics is about perception. Bila Anies bisa “mengolah” leability-nya sedemikian rupa, bisa jadi momen dirinya terlemparnya dari kabinet justru menjadi keuntungan. Ini merujuk “teori” bahwa pemilih di Indonesia masih menyukai orang-orang yang “terzalimi”. Apa yang pernah dialami SBY dan Jokowi juga masih meneguhkan “teori” ini berlaku," ujar dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia ini.
 
Ketiga, kata dia, mesin partai harus bekerja optimal. Dalam banyak kasus, koalisi besar kerap kesulitan mengkonsolidasikan diri sehingga menjadi lamban bergerak dan minim manuver. Munculnya fenomena relawan di Pilpres dan Pilkada menunjukkan, mesin partai tidak berjalan optimal. Bahkan ada idiom bahwa partai hanyalah gerbong kereta yang kosong, sementara penumpangnya (pemilih) berada di luar kereta itu.
 
"Demi penguatan dan institusionalisasi demokrasi ke depan, partai harus menjadi kekuatan utama dalam “menjual” pasangannya ke publik. Sebab secara infrastruktur partai telah memiliki jaringan, tinggal dibutuhkan sistem yang tepat untuk mendirijeni gerbong-gerbong (partai) tersebut berjalan searah dan saling menguatkan," kata dia.
 
"Kini patut kita tunggu apakah para elit di Koalisi Kekeluargaan bisa menemukan konsensus untuk menghadirkan sosok terbaik bagi rakyat Jakarta. Bila gagal, dan Pilkada diikuti tiga pasangan, peluang menang Ahok-Djarot makin besar karena suara akan terpecah," imbuhnya.
 
Selain itu lanjut dia, pasangan calon yang maju Pilkada dengan dukungan terbatas secara psikologi merasa inferior dan membuatnya sulit melakukan serangan politik yang akurat terhadap pasangan patahana.
 
"Padahal sebagai contander, tak ada track record (kebijakan) yang bisa dijual ke publik. Satu-satunya cara untuk melawan incumbent adalah dengan menemukan celah-celah kelemahan kebijakan petahana dan menawarkan solusi alternatif yang lebih baik," pungkasnya.


(MBM)

Video /