DPRD Sebut NJOP Pulau Reklamasi Ngawur

Media Indonesia    •    Kamis, 09 Nov 2017 08:39 WIB
reklamasi teluk jakarta
DPRD Sebut NJOP Pulau Reklamasi Ngawur
Pimpinan DPRD DKI Jakarta M Taufik. Foto: Metrotvnews.com/Riyan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik menyebut cara penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP) pulau reklamasi Pulau C dan D ngawur.

"Memangnya kalau rumah kita lagi disegel, NJOP-nya turun? Kan tidak. Masak dengan asumsi proyek reklamasi sedang dimoratorium, NJOP-nya jadi rendah? Ngaco itu," ucapnya.

Hasil taksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Adi Haryanto & Agustinus Tamba yang digandeng Badan Pajak dan Retribusi DKI (BPRD) menetapkan NJOP Pulau C dan D hanya sebesar Rp3,1 juta per meter persegi.

Kantor jasa penilai itu memberikan angka taksiran Rp3,1 juta karena saat dinilai, reklamasi Pulau C dan D sedang dimoratorium.

Karena dinilai tak ada produktivitas pada saat itu, direkomendasikan NJOP-nya cukup Rp3,1 juta saja, tak jauh beda dengan harga tanah di pelosok pinggiran Jakarta.

Menurutnya, penghitungan NJOP pulau hasil reklamasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menghitungnya berdasarkan perolehan tanah tersebut.

"Misalnya begini, itu kan pulau reklamasi. Nah, berapa besar dana yang diperlukan untuk membuat pulau reklamasi itu. Dari situ juga bisa ditentukan NJOP-nya," jelas Taufik.

Kedua dilakukan dengan cara menghitung NJOP yang berpatokan pada NJOP di wilayah sekitar pulau tersebut.

"Jadi, dari NJOP tanah-tanah yang di sekitar situ ditentukannya," kata Taufik.

Jika menggunakan salah satu dari dua metode tersebut, ia menaksir harga normal NJOP Pulau C dan D seharusnya berkisar Rp20 juta-Rp25 juta sebab NJOP wilayah di sekitarnya mencapai angka itu.

Di kesempatan berbeda, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemarin memintai keterangan tiga pejabat BPRD, yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD Joko, Kepala Bidang Perencanaan BPRD Yuandi, dan staf BPRD Penjaringan Andri.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, dari ketiganya, penyidik mencari tahu proses penentuan NJOP Pulau C dan D yang dinilai terlalu kecil

"Rp3,1 juta itu kan terlalu kecil. Kami ingin tahu bagaimana mekanisme mereka melakukan penilaian NJOP. Apakah di dalam penyusunan nilai NJOP itu ada bentuk pelanggaran, itu yang ingin kita ketahui," kata Adi di Kantor Polda Metro Jaya.

Ia berencana memeriksa seluruh pihak yang memiliki andil dalam penentuan NJOP Pulau C dan D tersebut.


(UWA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

50 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA