Taksi Online Diberi Waktu 3 Bulan Penuhi Syarat Beroperasi

Arga sumantri    •    Minggu, 05 Nov 2017 18:30 WIB
polemik taksi online
Taksi <i>Online</i> Diberi Waktu 3 Bulan Penuhi Syarat Beroperasi
Uji kir taksi online di UP PKB Pulogadung, Jakarta Timur. (Foto: MTVN/Arga Sumantri).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi tenggat waktu maksimal tiga bulan bagi pengelola taksi berbasis aplikasi online untuk bisa beroperasi. Batas waktu itu terhitung sejak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 berlaku pada 1 November 2018.

"Kita akan memberikan batas waktu maksimal tiga bulan, kita lihat mungkin SIM dan (uji) kir kita exercised lebih dulu, paling lama tiga bulan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor UP PKB Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu 5 November 2017.

Sanksi bagi yang tidak mengikuti aturan, kata Budi, pasti diberlakukan. Penerapan sanksi juga tengah dibahas bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Paling tegas, yakni rekomendasi agar izin operasional armada taksi daring tersebut dicabut.

"Artinya, kita juga bisa merekomendasi agar aplikator bisa menghentikan operasi taksi tersebut," ungkapnya.

(Baca juga: Aturan Baru Taksi Online Berlaku 1 November)

Pemerintah, kata Budi, enggan memutuskan pula sanksi secara sepihak. Ia mengaku terus berdiskusi dengan pengelola taksi daring dan konvensional soal aturan baru yang berlaku.

"Kita minta sekali para aplikator dan para taksi konvensional ini harus patuh juga apa yang kita syaratkan," ungkapnya.

(Baca juga: Taksi Online Harus Berbadan Usaha)

Permenhub 108/2017 berlaku 1 November 2018. Ada tiga syarat dasar, pertama, pengemudi harus memiliki SIM Umum. Syarat kedua, lolos uji kendaraan atau memiliki sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) bagi armada atau mobil baru. Sedangkan yang terakhir, yakni pemasangan stiker khusus.

Usai tiga syarat dasar itu terpenuhi, Kemenhub mewajibkan pengemudi memenuhi syarat lainnya dalam waktu tiga bulan. Syarat lainnya yang harus dipenuhi diantaranya berbadan hukum, mendapatkan izin dari pemerintah daerah, dan pembatasan wilayah.


(HUS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA