Penyebab RS Mitra Keluarga Belum Gabung BPJS Kesehatan

Lis Pratiwi    •    Jumat, 15 Sep 2017 12:01 WIB
fasilitas kesehatan
Penyebab RS Mitra Keluarga Belum Gabung BPJS Kesehatan
Ilustrasi--BPJS Kesehatan/Antara/Rahmad

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus meninggalnya bayi Tiara Debora turut menyeret nama Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres. Rumah sakit swasta ini diduga meminta uang muka PICU senilai Rp19.800.000, meskipun pasien menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Heri Zakaria, perwakilan BPJS Kesehatan mengatakan, sebenarnya RS Mitra Keluarga telah mengajukan kerja sama dengan BPJS. Namun, persetujuan bermitra masih ditangguhkan karena jumlah apoteker yang dimiliki Rumah Sakit Mitra Keluarga kurang.

"Jumlah apoteker di RS Mitra Keluarga baru empat orang. Sesuai Permenkes Nomor 56 harus delapan orang," tutur Heri dalam pertemuan antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan direktur rumah sakit se-Jakarta di auditorium Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2017.

Baca: Kasus Bayi Deborah Bisa Dilaporkan ke Kepolisian

Heri mengatakan, berkas kerja sama dengan fasilitas kesehatan RS Mitra Keluarga sudah diajukan ke Dinas Kesehatan dan sudah kredensialing. Tetapi, kerja sama baru bisa dilakukan jika jumlah apoteker sudah terpenuhi sesuai perundang-undangan.

Menurut Heri, untuk mengatasi hal tersebut telah difasilitasi pertemuan antara pihak rumah sakit dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) wilayah Jakarta Barat guna melengkapi apoteker. Kendati tak bergabung dengan BPJS, RS Mitra Keluarga tetap dapat mengajukan klaim pembayaran pasien IGD ke BPJS Kesehatan.

"RS Mitra Keluarga telah menagihkan 24 berkas klaim ke BPJS dengan total biaya Rp141.320.400. Jadi harusnya tahu aturan penangan pasien JKN-KIS saat gawat darurat," tambahnya.

Baca: Dinas Kesehatan Adakan Pertemuan dengan Direktur RS se-Jakarta

Selain jumlah apoteker atau Sumber Daya Manusia (SDM), rumah sakit yang ingin bermitra dengan BPJS juga harus melengkapi berkas teknis. Seperti izin operasional, penetapan kelas, akreditasi, kelengkapan sarana prasarana, komitmen pelayanan, dan pernyataan bersedia mematuhi peraturan terkait Jaminan Kesehatan Nasional.


(YDH)