Izin Reklamasi 3 Pulau Dicabut, Ahok-Djarot Hormati Putusan PTUN

   •    Jumat, 17 Mar 2017 13:19 WIB
reklamasi teluk jakarta
Izin Reklamasi 3 Pulau Dicabut, Ahok-Djarot Hormati Putusan PTUN
Foto udara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (15/11/2016). Antara Foto/Dedhez Anggara

Metrotvnews.com, Jakarta: Reklamasi teluk Jakarta merupakan proyek pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta, siapapun pejabatnya, hanya melaksanakan rencana pusat.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Tim Sukses pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Emmy Hafild. Pendapat Emmy menanggapi putusan PTUN Jakarta yang mencabut izin reklamasi Pulau K, I dan F.

Menurut Emmy, pemerintah pusat memulai reklamasi teluk Jakarta pada tahun 1970-an. Salah satu hasil reklamasi pantai utara Jakarta adalah lahan yang kini digunakan Taman Impian Jaya Ancol, termasuk Dunia Fantasi.

"Reklamasi bukan proyek Pemprov DKI, tapi program untuk menyelamatkan Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Tidak pantas jika pantai utara Jakarta dibiarkan kondisinya seperti sekarang," kata Emmy saat jumpa pers di Media Center Ahok-Djarot, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 Maret 2017.

Emmy menjelaskan, sebagai esksekutor, Pemprov DKI yang saat ini dipimpin Ahok-Djarot berusaha reklamasi pantai utara Jakarta lebih baik daripada sebelumnya. Ahok berusaha maksimal agar pantai utara Jakarta bisa layak huni.

Menurut dia, kawasan ini sudah tercemar logam berat seperti mercury, cadmium, dan timbal. Kata Emmy, selama dua dekade, permukaan tanah di wilayah tersebut juga mengalami penurunan akibat abrasi hingga mencapai 1,5 meter di bawah permukaan tanah.

Emmy meluruskan pemberitaan yang menyebutkan bahwa reklamasi teluk Jakarta yang dilanjutkan Ahok nantinya akan menelantarkan nelayan di kawasan itu. Itu salah.

"Nelayan justru akan diberdayakan. Muara Angke akan dibuat lebih modern. Kawasan itu akan ditanami bakau. Rekalamasi untuk menyelamatkan teluk Jakarta dari kehancuran, sehingga nantinya kawasan di sana layak huni," tegas Emmy.

Emmy menyatakan, Ahok-Djarot menghormati putusan hukum PTUN dan menghargai segala upaya yang dilakukan warga setempat.

 


(TRK)