Go-Jek Pelajari Aturan Baru Kemenhub

Purba Wirastama    •    Kamis, 16 Mar 2017 18:33 WIB
polemik taksi online
Go-Jek Pelajari Aturan Baru Kemenhub
Ilustrasi. MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Manajemen Go-Jek, penyedia layanan Go-Car, masih mempelajari revisi kedua Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.  Mereka mengkaji poin-poin revisi tersebut.
 
"Prioritas kami adalah bagaimana layanan Go-Jek memberikan dampak positif dan menguntungkan bagi pelanggan, mitra, serta bisa memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menjadi micro-entrepeneur," kata Public Relations Manager Go-Jek, Rini Widuri kepada Metrotvnews.com, Kamis 16 Maret 2017.
 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) saat ini sedang melakukan uji publik revisi kedua PM No 32/2016 untuk menengahi konflik antara pengusaha taksi konvensional dan taksi dalam jaringan, seperti Go-Car, GrabCar, dan Uber Car.
 
Terdapat 11 poin yang menjadi bahan revisi, meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/ KIR, pool, bengkel, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi.
 
Salah satu poin yang esensial adalah soal batas tarif angkutan sewa khusus. Dirjen Hubdat akan memberlakukan tarif atas dan tarif bawah yang nantinya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
 
"Yang menjadi tuntutan dari pengemudi angkutan konvensional salah satunya adalah murahnya (taksi daring), sehingga ini dikatakan menggerus pendapatan angkutan konvensional," kata Direktur Jenderal Hubdat Pudji Hartanto dalam acara Metro Pagi Primetime, Kamis 16 Maret 2017.
 
Selama uji publik Dirjen Hubdat menerima pendapat dan masukan dari masyarakat, termasuk dari pihak penyedia layanan taksi daring. Uji publik dan revisi diharapkan selesai pada akhir Maret 2017 sehingga revisi dapat ditetapkan pada awal April.
 



(FZN)