Pemprov DKI Anjurkan Calon Pengantin Punya Sertifikat Layak Kawin

Nur Azizah    •    Kamis, 17 Jan 2019 03:21 WIB
pernikahan
Pemprov DKI Anjurkan Calon Pengantin Punya Sertifikat Layak Kawin
Calon pengantin mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk membuat sertifikat layak kawin oleh petugas Puskesmas. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menganjurkan calon pengantin di Ibu Kota memiliki sertifikat layak kawin. Tujuannya, agar calon pengantin mengetahui kesehatan dari masing-masing pasangan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pengurusan sertifikat layak kawin sangat mudah. Pengantin hanya perlu datang ke puskemas terdekat.

"Datang ke puskesmas terdekat dan membawa KTP DKI," kata Widyastuti di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Di puskesmas, calon pengantin akan menjalani serangkaian tes kesehatan yang dianggap prioritas. Seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kadar hemoglobin, infeksi penyakit menular, hingga diabetes melitus.

"Itu pemeriksaan prioritas yang kami lakukan, karena itu akan berdampak kepada kesehatan si ibu atau bayi seandainya mereka ingin punya anak," tutur dia.

Baca juga: Sertifikat Layak Kawin Bersifat Sukarela

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, calon pengantin akan mendapatkan status kesehatan. Di sana, calon pengantin juga bisa berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya.

Kemudian, status kesehatan itu akan diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di kelurahan dan kecamatan. Maksudnya, untuk mendapat formulir perkawinan yang akan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Widyastuti menegaskan, sertifikat layak kawin bukan untuk menghalangi calon pengantin untuk menikah. Bila ditemukan penyakit, Dinas Kesehatan DKI bakal memberikan pengobatan.

"Kita bukannya melarang orang tidak boleh nikah. Itu kan adalah hak dasar. Kita hanya mengantarkan supaya sehat. Kalau dia sakit, gula darahnya tinggi, kita terapi," ungkap Widyastuti.

Ia menegaskan terapi tidak akan dipungut biaya selama calon pengantin menggunakan BPJS Kesehatan. Sertifikat layak kawin untuk calon pengantin yang menikah di Jakarta bersifat sukarela alias tidak wajib. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.




(HUS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA