Polisi akan Evaluasi Pencabutan Larangan Sepeda Motor di Thamrin

Deny Irwanto    •    Jumat, 12 Jan 2018 15:12 WIB
pembatasan sepeda motor
Polisi akan Evaluasi Pencabutan Larangan Sepeda Motor di Thamrin
Ilustrasi --MI/Ramdani

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015, tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dampak pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat bakal dievaluasi. 

Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Kingkin Winisuda mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kondisi di lapangan dalam waktu satu bulan.

"Jadi begini kita tetap laksanakan dulu sampai kita lakukan evaluasi, monitoring bagaimana dampak dari pembatalan pelarangan sepeda motor. Apakah dampaknya memberikan kemacetan yang luar biasa atau sebaliknya," kata Kingkin di Polda Metro Jaya, Jumat, 12 Januari 2018.

Baca: Pergub Larangan Motor di Thamrin Digugat Sejak September 2017

 
Setelah dilakukan evaluasi selama satu bulan, selanjutnya pihak-pihak terkait akan melakukan rapat kembali dan menentukan kebijakan apa yang bisa diterapkan untuk pengendara motor di jalan tersebut.

Baca: Sama-sama Bayar Pajak, MA Putuskan Cabut Larangan Motor di Thamrin
 
Mantan Wadirlantas Polda Metro Jaya itu menjelaskan, kebijakan yang akan dipilih nantinya adalah kebijakan yang bisa berdampak baik terhadap pengendara motor. Terutama keselamatan berkendara saat melintasi ruas jalan tersebut.

"Tentunya kami dari Korlantas memberi asistensi khususnya masalah pembatasan sepeda motor. Tadi sudah dirapatkan dan kajian-kajian yang intinya kita sama-sama wujudkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di Jakarta," jelas Kingking.

Sebelumnya, MA membatalkan Pergub Nomor 141 Tahun 2015. Dalam putusannya, MA berpendapat Pergub itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi itu juga dinilai tak sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



(YDH)