Ketua DPRD DKI tak Izinkan Becak Beroperasi di Jakarta

Nur Azizah    •    Selasa, 09 Oct 2018 18:39 WIB
becak di ibu kota
Ketua DPRD DKI tak Izinkan Becak Beroperasi di Jakarta
Sejumlah pengemudi becak mangkal di shelter becak kawasan, Pejagalan, Jakarta Utara, Selasa (9/10). Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak akan meneken revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Revisi itu terkait legalisasi becak.

"Enggak bakalan ada Becak di Jakarta. Enggak bakal terealisasi," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Baginya aturan larangan becak yang tertuang dalam Perda Tibum sudah tepat. Sebab, ia menilai Jakarta lebih pantas memberikan pelayanan transportasi angkutan orang yang modern, canggih, nyaman, aman, serta lebih manusiawi. 

Baca juga: Masih Ada yang Mengganjal di Perda Becak

Misalnya memperbanyak rute Transjakarta dan meningkatkan transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. MRT ditargetkan beroperasi pada akhir Maret 2019. 

"Harusnya DKI fokus mengembangkan moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta dan perkembangan zaman. Jakarta harus memiliki transportasi angkutan orang yang modern, canggih seperti ibu kota negara lainnya," ungkap dia. 

Politikus PDI Perjuangan ini meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tak hanya memenuhi janji kampanye. Anies harus memikirkan dampak lain bila becak diperbolehkan.

"Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana? Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta," ujarnya.

Prasetio juga membantah dirinya telah menerima draf revisi Perda Tibum dari Pemprov DKI. "Belum. Sampai sekarang saya belum menerima revisi perda itu. Belum sampai ke tangan saya," pungkas dia.

Baca juga: Revisi Perda Ketertiban Umum Diajukan ke DPRD

Pada Perda Tibum, pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap orang atau badan dilarang; melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya; mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya; mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan. 

Sementara, pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp30 juta. 


(HUS)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA