Pemprov DKI Lambat Lakukan Pembebasan Lahan Benahi Ciliwung

Fachri Audhia Hafiez    •    Jumat, 14 Sep 2018 10:20 WIB
normalisasi ciliwung
Pemprov DKI Lambat Lakukan Pembebasan Lahan Benahi Ciliwung
Warga melintasi bantaran Sungai Ciliwung yang sudah di normalisasi untuk mencegah banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, 16 April 2018 - MI/Pius Erlangga

Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai tidak mudah membenahi sungai Ciliwung. Pembebasan lahan jadi faktor utama.

"Bicara soal normalisasi kali kenapa sih sampai hari ini enggak pernah terwujud? Karena pemerintah daerah (Pemda) tak kunjung melakukan pembebasan lahannya," kata Gembong saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 14 September 2018.

Gembong menyebut Sungai Ciliwung merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, pembenahan juga melibatkan pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk membenahi kali Ciliwung enggak bisa pemerintah pusat sendirian. Harus menggandeng pemerintah daerah, maka hal seperti ini harus kita duduk bersama dan ada program yang dirumuskan sehingga bisa terlaksana," tutur Gembong.

(Baca juga: Normalisasi Terhambat Bangunan Liar)

Politikus PDI Perjuangan ini bilang, jika pemerintah pusat dan Pemda berkolaborasi, maka mewujudkan sungai indah seperti Cheonggyecheon di Seoul, Korea Selatan bukan sekadar mimpi.

"Sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat itu seperti pemerintah daerah yang membebaskan lahan, yang membangun pemerintah pusat. Kalau salah satu tidak jalan ya enggak jalan," ucap Gembong.

Hingga 2018, proyek normalisasi Kali Ciliwung baru mencapai 16 kilometer dari 33 kilometer proyek normalisasi. Dari empat paket pengerjaan proyek, baru dua yang selesai.  

Pada kunjungannya Selasa, 11 September 2018 ke Seoul, Presiden RI Joko Widodo dibuat kagum dengan keindahan Sungai Cheonggyecheon. Melihat kebersihan sungai di tengah kota tersebut, presiden berharap bisa menjadi inspirasi untuk Sungai Ciliwung di Jakarta.

(Baca juga: Anies Ngotot Naturalisasi Sungai)




(REN)