Jakarta: Sebanyak 16 ribu penghuni rumah susun di 24 lokasi menunggak uang sewa. Nilai tunggakan tak main-main, mencapai Rp27,8 miliar
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budihastuti mengatakan, selain tunggakan uang sewa, para penghuni juga menunggak uang listrik.
"Ada lima rusun yang menunggak listrik sampai sebesar Rp1,3 miliar, tunggakan air sebesar Rp6,9 miliar," kata Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis,13 September 2018.
Berdasarkan Pergub Nomor 111 Tahun 2014, setiap warga rusun yang menunggak akan dikenakan denda 2% per bulan. Hingga saat ini, denda tunggakan sudah mencapai Rp7,9 miliar.
Meli menyampaikan, Pemprov DKI hanya bisa membantu untuk menghapus tunggakan air dan listrik. Sementara untuk tunggakan sewa, penghuni harus tetap membayar.
(Baca juga: Harga Sewa Rusun KS Tubun Dianggap Mahal)
"Tunggakan retribusi sewa itu tidak bisa dihapuskan. Karena ada aturannya, yakni PP 14 Tahun 2005. Itu yang urus Kementerian Keuangan," ujar dia.
Pimpinan Forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta menambah subsidi agar seluruh tunggakan diputihkan. Namun, hal tersebut tak bisa ujug-ujug dijalankan karena ada aturannya.
"Untuk pemutihan harus ada batas waktunya yaitu tiga tahun baru bisa mengajukan. Dan harus ada Pergub yang mengatur itu," papar dia.
(REN)
Harga sewa rumah susun (rusun) KS Tubun yang terletak di Jalan Raya Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, dianggap terlalu …
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tarif sewa rumah susun (rusun) KS Tubun, Jakarta Pusat sebesar Rp1,5 juta per bul…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merevisi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018, yang mengatur penyesuaian kenaikan tarif s…
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan akan ada peninjauan ulang kenaikan tarif rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Rekayasa BLB dimulai pukul 17.02 hingga 23.00 WIB.
Penggantian antar waktu (PAW) sesama kader Demokrat ini berdasarkan surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudh…
Proyek monorel Jakarta sudah 12 tahun mangkrak.
Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan kegiatan Munajat 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Februa…
Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengkritik aturan larangan kampanye di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikeluar…
Banyak laporan masyarakat adanya pungutan liar (pungli) sertifikat tanah di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Pemerintah akan mulai melanjutkan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) tahap kedua pada Maret 2019.
Moda Raya Terpadu (MRT) hanya cocok dibangun di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah belum berencana …
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mendesak DPRD DKI khususnya fraksi Gerindra dan PKS segera menunjuk wakil gubernur …
Dalam setahun ada 52 PNS DKI yang terlibat kasus korupsi.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
