Jakarta: Sebanyak 16 ribu penghuni rumah susun di 24 lokasi menunggak uang sewa. Nilai tunggakan tak main-main, mencapai Rp27,8 miliar
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budihastuti mengatakan, selain tunggakan uang sewa, para penghuni juga menunggak uang listrik.
"Ada lima rusun yang menunggak listrik sampai sebesar Rp1,3 miliar, tunggakan air sebesar Rp6,9 miliar," kata Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis,13 September 2018.
Berdasarkan Pergub Nomor 111 Tahun 2014, setiap warga rusun yang menunggak akan dikenakan denda 2% per bulan. Hingga saat ini, denda tunggakan sudah mencapai Rp7,9 miliar.
Meli menyampaikan, Pemprov DKI hanya bisa membantu untuk menghapus tunggakan air dan listrik. Sementara untuk tunggakan sewa, penghuni harus tetap membayar.
(Baca juga: Harga Sewa Rusun KS Tubun Dianggap Mahal)
"Tunggakan retribusi sewa itu tidak bisa dihapuskan. Karena ada aturannya, yakni PP 14 Tahun 2005. Itu yang urus Kementerian Keuangan," ujar dia.
Pimpinan Forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta menambah subsidi agar seluruh tunggakan diputihkan. Namun, hal tersebut tak bisa ujug-ujug dijalankan karena ada aturannya.
"Untuk pemutihan harus ada batas waktunya yaitu tiga tahun baru bisa mengajukan. Dan harus ada Pergub yang mengatur itu," papar dia.
(REN)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan akan ada peninjauan ulang kenaikan tarif rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Tunggakan rusun terbagi atas retribusi sewa, utang listrik, air, serta denda tunggakan.
Selain membayar biaya sewa rusun, warga juga diwajibkan membayar biaya kebutuhan dasar lain.
Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Per…
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
PKPU itu direvisi pascaputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan nyaleg bagi mantan koruptor.
Khusus untuk masyarakat, bus gratis berlaku pada hari Sabtu dan Minggu.
Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya.
Aturan tersebut berlaku untuk pemilik kendaraan baru.
Taufik yakin koalisi kedua partai bakal tetap langgeng.
Kandidat wagub DKI harus memahami seluk beluk Jakarta.
Setelah digadang menjadi Kawasan Unggul Tertib Kota awal tahun ini, PKL masih mengokupasi trotoar.
Klaim dari pihak yang menyatakan diri telah dipilih menjadi wagub belum final.
Kaum milenial diyakni memiliki segudang ide untuk memecahkan permasalahan sosial.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Polri untuk melakukan sosialisasi penerapan uji coba tilang elektronik secara ma…
KPK terus mencari pihak-pihak yang terlibat.
