Pengembangan Bandara tidak Bisa Parsial

Jakarta: Bandara Internasional Soekarno-Hatta menempati peringkat 17 sebagai bandara tersibuk di seluruh dunia. Berdasarkan data Airport Council International (ACI) 2017, jumlah penumpang yang bertolak maupun datang di bandara Soekarno Hatta mencapai 63 juta orang.

Mengantisipasi semakin membludaknya lalu lintas penerbangan, Bandara Soekarno-Hatta pun direncanakan untuk diperluas.

Pengamat Penerbangan Chappy Hakim mengatakan meski rencana tersebut sangat bagus namun ia menilai hal itu terlambat dilakukan. Pasalnya kondisi Bandara Soekarno-Hatta sudah lama over kapasitas.

"Kita sangat terlambat. Airport kalau sudah mencapai 75 persen dari kapasitas desain awal orang sudah harus memikirkan pengembangan, ini sudah agak terlambat," kata Chappy, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 17 April 2018.

Chappy menilai pengembangan kawasan bandara pun tidak bisa hanya dengan perluasan terminal. Pengembangan juga harus menyangkut landasan pesawat, apron, parkir, pelayanan air traffic control, parkir kendaraan penumpang, sampai dengan akses ke jalur kota terdekat.

"Jadi harus komprehensif tidak bisa hanya satu-satu," ungkapnya.

Menurut Chappy, padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta tak lepas dari kurangnya pengetahuan pengelola hingga menyebabkan mis-manajemen.

Masih lekat dalam ingatan, kata Chappy, insiden penundaan keberangkatan yang sampai 12 jam pada 2015 membuktikan adanya masalah dalam manajemen pengelolaan bandara. Celakanya, masalah lain timbul ketika kelebihan penumpang justru dipindahkan ke bandara Halim Perdana Kusuma.

"Padahal kalau terjadi sesuatu sampai delay 12 jam seharusnya diaudit, diinvestigasi, kenapa sampai terjadi bukan langsung cari obat. Ini langsung cari obat dipindahkan ke Halim Perdanakusuma," kata Chappy. 

Chappy mengatakan kurangnya pengetahuan tentang penerbangan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat penanganan masalah penerbangan tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak; Kementerian Perhubungan. Perlu ada institusi yang menjembatani masalah penerbangan secara nasional.

"Solusi saat ini harus ada institusi di tingkat nasional yang menangani penerbangan secara keseluruhan. Bukan buang uang dengan membuat organisasi baru tapi masalah ini tidak bisa ditangani (Kemenhub) sendirian. Penerbangan sebagai pelayanan masyarakat juga pertahanan keamanan negara harus dipikirkan bersama," kata dia.




(MEL)