Polri Rumuskan Legalitas Ojek

Jakarta: Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas legalitas ojek. Sebab, sepeda motor tidak masuk dalam aturan transportasi.
 
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengaku akan berdiskusi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Ihwal, wacana Budi yang akan menjadikan kendaraan roda dua atau sepeda motor sebagai transportasi umum.
 
"Itu nanti perlu pembahasan. Karena bagaimana pun ini (kendaraan roda dua) suatu dinamika," kata Refdi di Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.
 
Ia mencontohkan transportasi ojek banyak digunakan masyarakat. Kehadiran ojek online itu ada yang diterima dan ada yang menolak. Namun, perbandingannya kata Refdi banyak yang menerima.
 
"Kami dan Mennhub bersama stakeholder terkait sedang merumuskan itu semua. Suka dan tidak suka itu menjadi kebutuhan dan kebutuhan itu pada saatnya akan terpenuhi," ujarnya.

Baca: Transportasi Online akan Kembali Diberikan Payung Hukum

Meski demikian, Refdi belum memutuskan pihaknya menyetujui wacana itu atau tidak. Ia hanya mengatakan sedang dikaji.
 
"Bukan setuju atau tidak setuju. Sedang kita polakan. Kemarin saya juga ketemu dengan rekan-rekan ojek bagaimana mereka bisa menjadi pelopor keselamatan berkendara, ini akan kita kemas. Sehingga semuanya menjadi lebih baik," katanya.
 
Terlepas dari itu, Refdi mengatakan pada 2018 korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapi 30 ribu orang. Kendaraan penyumbang kecelakaan paling banyak yakni kendaraan roda dua.
 
"Yang sangat berkontribusi terhadap laka lantas adalah roda dua. Justru itu roda dua ini menjadi perhatian khusus kita. Bahkan nanti kita akan kelola roda dua ini sebagai pelopor keselamatan. Kendaraan roda dua ini konsepnya kendaraan diperkotaan, kendaraan permukiman, bukan kendaraan antar kota antar provinsi," ucapnya.




(FZN)