FOKUS

Ruang Negosiasi Freeport

Mohammad Adam    •    Rabu, 22 Feb 2017 17:51 WIB
ekspor minerbafreeport
Ruang Negosiasi Freeport
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dan PT Freeport Indonesia diharapkan segera berunding guna menyelesaikan polemik di antara mereka daripada saling melancarkan perang urat saraf. Negosiasi lebih diperlukan demi solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Baik Freeport maupun pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan kurun waktu selama 120 hari untuk ruang negosiasi. Antara lain, pemerintah dapat berpikir ulang apakah tetap berkukuh mengubah kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pada sisi lain, Freeport bisa saja menerima IUPK dengan mempertahankan argumentasi bahwa ketentuannya menyerupai KK. Salah satunya terkait aspek perpajakan dengan skema naildown (tetap), bukan menjadi prevailing (berubah-ubah).

Sebelumnya, President dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson, Senin 20 Februari 2017, menyatakan pihaknya menolak IUPK yang ditawarkan pemerintah Indonesia dan berkeras untuk tetap mengacu pada KK yang diteken pada 1991. Perusahan asal AS itu mengultimatum pemerintah dalam 120 hari untuk duduk satu meja alias berunding.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah memberikan tiga opsi ke Freeport. "Pertama, mengikuti saja ini (IUPK), sambil rundingan. Kedua, kalau keberatan, silakan dibicarakan melalui lobi ke pemerintah dan parlemen terkait kemungkinan revisi Undang-Undang Minerba sebab pemerintah tidak bisa melanggar undang-undang. Ketiga, bila dirasa kurang, silakan dibawa ke arbitrase. Kita hadapi, itu kan fair," tutur Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Selasa 21 Februari 2017.

Hal senada diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyatakan telah melaporkan sikap Freeport kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, pemerintah memberikan opsi terbaik kepada Freeport yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada.

"Kita ingin tidak ada negara dengan negara. Bisnis murni. Jadi Freeport harus profesional juga. Indonesia negara berdaulat, tak bisa didikte siapa pun," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2017.

Baca: Imbalan Besar di Balik Relaksasi Ekspor Konsentrat

Hindari arbitrase

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, menilai Freeport tampak terlalu percaya diri dalam menyikapi polemik perubahan status kontrak karyanya menjadi IUPK. Dalam hal ini, Freeport dianggap kurang memahami itikad baik pemerintah. "Kalau pemerintah dipaksa untuk menyelesaikan masalah ini ke arbitrase, maka peluangnya lebih besar pemerintah yang akan menang," kata Kurtubi kepada Metrotvnews.com, Rabu 22 Februari 2017.

Karena, pertama, hukum internasional menyatakan bahwa kontrak di antara kedua pihak tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di masing-masing negara. Artinya, KK itu tidak boleh melanggar UU yang di Indonesia maupun di AS. "Jadi, meski dengan KK itu posisi Freeport kuat, namun dia harus patuh terhadap UU Minerba yang mewajibkannya untuk membangun smelter (instalasi pemurnian hasil tambang)," kata Kurtubi.

Kedua, resolusi Majelis Umum PBB menyebutkan bahwa setiap anggota PBB berdaulat penuh atas kekayaan sumber daya alam di negaranya. Dengan demikian, meski pegang KK, Freeport tetap harus tunduk pada ketentuan undang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, Kurtubi pun menyarankan polemik ini tidak perlu disengketakan ke ruang arbitrase. "Sebaiknya dihindari. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase prosesnya butuh waktu yang lama, bisa sampai tiga tahun. Selama itu, operasional perusahaan Freeport di Indonesia harus berhenti. Nah, berarti akan ada pengangguran dan menimbulkan masalah ekonomi juga untuk kita, kan? Meskipun kita bisa menang di arbitrase itu, tapi kan itu tiga tahun lagi," papar Kurtubi.

Lebih baik, ia melanjutkan, Freeport mau mengerti masalah ini dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Apalagi, dengan menyodorkan IUPK sebenarnya pemerintah sudah menunjukkan niat baiknya lantaran itu merupakan jalan keluar yang bagus buat kedua belah pihak, baik bagi Freeport maupun pemerintah.

Menurut Kurtubi, dalam tempo 120 hari, Freeport dan pemerintah bisa berunding baik-baik untuk mencari win-win solution. Ketimbang harus membawa persoalan ini ke arbitrase. "Itu lebih bijaksana daripada kita bisa mendapat masalah ekonomi dan Freeport akan angkat koper dari Papua," kata dia.

Selain itu, Kontrak Karya Freeport akan berakhir pada tahun 2021. "Setelah itu, mustahil ada KK lagi. Tetapi, tetap ada kesempatan bagi Freeport jika masuk lewat pintu IUPK," kata dia.

Ia pun menambahkan, pemerintah dan parlemen sudah sepakat bahwa rezim KK harus diakhiri karena melanggar konstitusi. Antara lain, karena KK bertentangan dengan amanat pasal 33 dalam UUD 45. "Jadi, kami telah final memutuskan tidak boleh lagi ada kontrak karya di Indonesia," kata Kurtubi.

Perubahan rezim

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menyatakan Freeport harus paham bahwa KK ialah rezim pertambangan lama, zaman Orde Baru. Hubungan antara KK dan pemerintah bersifat simetris. Risikonya negara tak berdaulat atas sumber daya alam (SDA). Padahal, KK hanya sebagai kontraktor, tetapi pemilik sah atas tanah dan SDA ialah negara. Posisi itu menyebabkan potensi kekayaan pertambangan yang begitu besar gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. Lingkungan pun tak terurus, pembagian keuntungan dan upah tak adil.

"Semua itu disebabkan korporasi semakin lolos dari kontrol demokrasi dan peran negara tergerus sebatas menjaga kontrak," ujar Ferdy dalam opininya kepada Media Indonesia, Rabu 22 Februari 2017.

Pascareformasi 1998, seiring dengan berjalannya otonomi daerah, di sektor pertambangan terjadi tahap penting yang harus diperhatikan seluruh perusahaan tambang. Rezim kontrak karya harus berubah menjadi izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diamanatkan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan begitu, keputusan peralihan KK menjadi IUPK bukan hanya keputusan pemerintah atau Menteri ESDM Ignasius Jonan. Keputusan itu ialah perintah konstitusi.

"Pemerintahan Jokowi-JK hanya menjalankan perintah konstitusi yang mengamanatkan pertambangan strategis harus dikendalikan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Ferdy.

Pasal 169 ayat (b) mengatakan semua KK wajib diubah menjadi IUPK. Tujuannya mengembalikan amanat konstitusi UUD 45 yang menegaskan pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat. Peralihan status kontrak berimplikasi langsung pada penguatan peran negara. Negara menjadi kuat dan korporasi harus patuh pada aturan main yang ditawarkan negara.

Jika merujuk pada semangat UU Minerba, dengan mengubah statusnya menjadi IUPK maka Freeport tetap dikontrol oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah berhak menagih pajak dan royalti dan memerintahkan korporasi tambang membangun smelter agar memberi efek pelipatan bagi pembangunan. Itulah landasan hukum mengapa Freeport harus beralih menjadi IUPK.

"Sangatlah keliru jika Freeport mengancam untuk membawa perkara ini ke arbitrase internasional. Pemerintah pasti memiliki pijakan hukum sangat kuat bahwa korporasi asing yang beroperasi di wilayah NKRI wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku. Korporasi tak pada posisinya mengatur pemerintah," kata Ferdy.

Ia pun menilai Freeport malah melakukan blunder besar jika menggugat ke arbitrase internasional. Misalkan Freeport menang di arbitrase, paling banter keputusan itu hanya berlaku sampai akhir masa berlaku kontrak 2021. "Pemerintah bisa memukul balik Freeport karena 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir 2019 berhak memutuskan kontrak," kata Ferdy.

Menaati peraturan

Namun, meski berisiko memukul perekonomian di daerahnya, Gubernur Papua Lukas Enembe ternyata mendukung penuh kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait perubahan status kontrak karya Freeport menjadi IUPK. Menurutnya sudah waktunya Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Freeport.

Lukas bahkan menegaskan, Freeport harus menghormati pemerintah Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah dengan menunjukkan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang diberlakukan di Indonesia.

Selama ini, Freeport dinilai telah banyak meraup keuntungan dari hasil menggali kekayaan alam di Papua. Maka, sudah saatnya Freeport memberikan 51 persen sahamnya untuk dikelola oleh Indonesia. Ia pun menyatakan rezim kontrak karya sudah waktunya dihapuskan dan menggantinya dengan IUPK.

 


(ADM)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA