Bahas Revisi UU Antiterorisme, Masyarakat Sipil Harus Dilibatkan

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 19 Oct 2016 01:32 WIB
terorisme
Bahas Revisi UU Antiterorisme, Masyarakat Sipil Harus Dilibatkan
Mahasiswa yang tergabung dalam Aktivis Mahasiswa Salatiga menggelar aksi tolak ajaran radikalisme dan terorisme, 21 Juli 2016 (Foto:Antara/Aloysius Jarot Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Pansus Revisi UU Anti terorisme Bobby Adhityo Rizaldi mendesak agar masyarakat sipil dilibatkan dalam pembahasan revisi. Hal itu agar revisi sejalan dengan realitas di lapangan selama ini.

"Telah banyak silang pendapat berkaitan dengan isi pasal-pasal dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," kata Bobby saat menerima sejumlah kelompok masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurut Bobby, sejumlah kelompok masyarakat sipil yang perhatian dengan pemberantasan terorisme memiliki sejumlah kritik dan masukan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sipil itu, diharapkan hasil revisinya, implementatif dan bertaring.

"Terutama terhadap pasal-pasal kontroversial," ujar dia.

Di antara poin pembahasan terpenting dalam proses revisi ini adalah terkait hukuman mati bagi teroris, penjara bukan solusi utama dan pelibatan lembaga nonpemerintah dalam hal deradikalisasi.

Bobby menambahkan, praktik tindak pidana terorisme, seiring berjalannya waktu, semakin berkembang. Maka dari itu dibutuhkan upaya komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan baik pelaku maupun korban.

Pelibatan dalam setiap diskusi dan pembahasan revisi menjadi modal utama agar revisi ini benar-benar sesuai dengan tujuannya. Dan pada ujungnya, akan ada kesepakatan bulat, sehingga Undang-undangnya dapat dilaksanakan secara efektif.

"Radikalisme dan terorisme ini merupakan musuh bersama, penanggulangan keduanya harus sistematis dan menyeluruh, tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata penegakkan hukum semata, karena tidak semua hal dalam konteks penanggulangan radikalisme yang perlu ditangani secara hukum," beber dia.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi I DPR ini mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil. Di antaranya dari C-Save (Civil Society Against Violent Extremism) atau Masyarakat Sipil Anti Radikalisme Pro-Kekerasan (Mantra).

"Organisasi masyarakat sipil Indonesia sepakat untuk membangun jejaring kerja tingkat nasional dan akan memfasilitasi dan mendukung munculnya inisiatif-inisiatif inovatif sebagai katalis dan penyedia platform bagi kerja-kerja sinergis dan kolaboratif antarorganisasi masyarakat sipil di Indonesia, dengan pemerintah dan masyarakat internasional di bidang penanggulangan radikalisme pro-kekerasan," kata Direktur Eksekutif C-Save, Mira Kusumarini.


(LDS)