FOKUS

Harap Tenang, Ujian Pendidikan

Sobih AW Adnan    •    Jumat, 16 Jun 2017 22:49 WIB
pendidikansekolah
Harap Tenang, Ujian Pendidikan
ILUSTRASI: Pelajar mengikuti ujian Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Kota Bengkulu/ANTARA FOTO/David Muharmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Barangsiapa tidak terdidik orang tuanya, maka ia akan tergiring zaman. 

Begitu, kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya. Moral, mesti dijadikan dasar sekaligus tujuan pendidikan. Tanpanya, khawatir kecerdasan yang terbangun malah menjelma kebengisan.

Di Indonesia, Ki Hadjar Dewantara juga pernah bilang, "Melalui ngerti, ngrasa, lan ngelakoni (menyadari, mengisafi, dan melakukan), budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir."

Kedua kiblat pendidikan itu tampaknya sepakat, bahwa sikap siswa menjadi rapor baik buruknya penyelenggaraan belajar-mengajar itu dilakukan.

Reformasi

Sudah amat lama pendidikan Indonesia menuai kritik. Proses belajar mengajar yang terjadi terkesan behavioristik. Yakni, melulu menekankan metode stimulus-respons yang mengedepankan perolehan angka-angka dari setiap mata pelajaran. Sementara peserta didik, hanya diperankan sebagai individu yang pasif.

Pemerintah merasa perlu menyudahi kesan kepercumaan itu. Formula demi formula digodok. Dari mulai soal kaji ulang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), pengarus-utamaan pendidikan berbasis karakter, hingga yang terakhir, gagasan penambahan jam belajar siswa menjadi delapan jam atau pelaksanaan sekolah selama lima hari dalam sepekan. 

Ialah Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) pengganti Anies Rasyid Baswedan itu mengesahkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah per tanggal 9 Juni 2017.

Muhadjir mengatakan, kebijakan itu bukan lain sebagai implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sebuah misi penting Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang termaktub dalam Nawacita. 

Pemerintah akan menerapkan waktu sekolah lima hari dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018 atau per Juli 2017. Kebijakan ini diambil lantaran waktu belajar lima hari sudah cukup bagi pelajar. 

"Waktu belajarnya diperpanjang. Minimal delapan jam. Jadi, kalau lima hari masuk sudah 40 jam per minggu," kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.

Dalam Pasal 2 atau (1) aturan itu disebut, hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis, hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler.

Penjelasan kegiatan-kegiatan itu dibedah dalam ayat (2). Katanya, kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam ayat (3), kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Pun pada ayat (4), kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik.

Di ayat (6), kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Poin penting lainnya terletak dalam ayat (7), kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Alquran, dan kitab suci lainnya.

Secara konsep yang disusun, nyaris tak ada celah. Semangat reformasi pendidikan yang digembar-gemborkan sedikit banyak terwakili. Namun, bisa saja wacana-wacana ini kurang mendapatkan tempat sempurna dalam fakta lapangan.

Lebih-kurang

Sebagai negara demokratis, maka asyiknya memang berdiskusi. Praktiknya, seperti biasa, nyaris tak ada kebijakan yang tak lolos dari kesan pro-kontra.

Begitu pula dengan Permendikbud ini. Kritik dan saran yang masuk, perlu juga menjadi penimbang. Sudah pas kah aturan-aturan itu dijadikan sebagai jalan keluar pamungkas.

Menarik mendengar komentar pertama yang dilontarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini menilai kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah sangat potensial melanggar undang-undang.

"Berpeluang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, Senin 12 Juni 2017.

Tak cuma itu, kebijakan ini juga menyenggol Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Pasal tersebut berbunyi, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah."

"Satuan pendidikan memiliki kemandirian mengembangkan pilihan model sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah," tafsir Susanto.

Aturan lain yang terkesan mengalami pertentangan adalah Pasal 35 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ayat (1) Pasal itu berbunyi "Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan."

Sementara Ayat (2) berbunyi "Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu."

"Dengan kebijakan ini berarti, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam UU tersebut," terangnya.

Keberatan berikutnya datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jargon pendidikan karakter, dinilai malah tidak muncul dalam kebijakan baru ini. 

"Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 15 Juni 2017.

Pendidikan karakter mesti mengusung kearifan lokal. Penerapannya bisa dalam bentuk kebijakan-kebijakan kreatif yang selaras apa yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak.

PBNU juga menyoroti tentang konsep kebijakan yang terkesan pada asumsi perkotaan. Kemendikbud, menurut Said, diduga abai dalam menimbang kondisi penyelenggara pendidikan secara menyeluruh. Semisal, kota-kota besar yang telah lebih dulu menjalankan sistem serupa sejatinya tak bisa dijadikan dalih bahwa kebijakan itu bakal tanpa masalah. Sebab, perlu juga diukur bagaimana kesiapan di desa atau daerah-daerah pelosok lainnya.

Baca: Tak Semua Sekolah Siap dengan Masuk Lima Hari

Kemudian, PBNU percaya jika proses belajar peserta didik tidak melulu identik di lingkungan sekolah. Interaksi sosial dengan tempat tinggalnya juga dinilai sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. "Sehingga, mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini," kata Said.

Kompromi 

Secara garis besar, ada tiga masalah yang dikhawatirkan beberapa pihak akan muncul jika kebijakan sekolah delapan jam lima hari dalam sepekan ini diterapkan. 

Pertama, belum ada uji publik yang memadai. Jika pun diklaim Kemendikbud ada, rasa-rasanya belum begitu massif disampaikan kepada masyarakat. 

Kedua, kesiapan sekolah yang tak seragam. Menengok data Kemendikbud sendiri, saat ini paling tidak ada 15 ribu sekolah yang mengadopsi sistem belajar pagi dan sore. Alasanya, keterbatasan ruang dan infrastruktur.

Ketiga, kurang tampaknya keterlibatan siswa dalam perumusan kebijakan. Tak ada poin khusus tentang peran siswa yang berhasil dipaparkan dalam Permendikbud tersebut.

Pro-kontra yang hadir juga sejatinya bukan masalah. Barangkali, kompromi-kompromi akan menjadikan kebijakan ini lebih matang lagi. 

Kemendikbud tidak sendiri. Dalam mengemban tugas melahirkan generasi cerdas dan berakhlak yang amat berat ini, tidak salah mengajak banyak pihak turut serta. 

Tetangga paling dekat, ada Kementerian Agama (Kemenag) yang juga menggawangi pendidikan dengan jenjang-jenjang serupa. Begitu pula, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang patut dijadikan mitra bicara tentang perkembangan anak dari generasi ke genarasi. 

Apalagi, basis massa sekelas Muhammadiyah dan NU. Keduanya merupakan ujung tombak. Kedua saudara tua itu, sudah kaya asam garam ihwal cara menempa pendidikan dan karakter umat di Indonesia.

Oleh karena Kemendikbud tak sendiri, kebijakan ini perlu didukung penuh. Ramai-ramai. Bukannya jalan sendiri-sendiri. 


 


(SBH)

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

2 minutes Ago

Sikap Setya Novanto yang memilih diam tidak menjawab Hakim di dalam sidang akan menjadi poin ya…

BERITA LAINNYA