FOKUS

Membongkar Kongsi Dagang Honda dan Yamaha

Coki Lubis    •    Selasa, 21 Feb 2017 14:43 WIB
kppukartel harga motor
Membongkar Kongsi Dagang Honda dan Yamaha
Sidang dugaan praktik usaha tidak sehat penjualan sepeda motor di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). ANTARA FOTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Laporan itu tiba di meja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dua tahun silam, tepatnya awal Januari 2015. Ada kongsi pembatasan penjualan kendaraan roda dua.
 
Penyelidikan dimulai. Kesepakatan penetapan harga jual produk sepeda motor terendus. Indikasinya pada produk merek Yamaha dan Honda, yang saat itu menguasai 80 persen pangsa pasar sepeda motor bebek di Indonesia.
 
Bahkan, dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Ketua KPPU Syarkawi Rauf blak-blakan. Dia mengatakan ada kartel dalam importasi dua jenama sepeda motor terbesar di Indonesia itu. Akibatnya, harga sepeda motor di sini lebih tinggi dibanding Thailand dan Vietnam. Praktik itu sangat merugikan konsumen Indonesia.
 
Kejanggalannya ada pada margin biaya produksi dengan harga jual. Rata-rata, biaya produksi sepeda motor bebek dan skuter matik hanya sekitar Rp7-8 juta per unit. Sementara di pasar dijual rata-rata Rp14-15 juta. Wajarnya, berdasarkan hitung-hitungan KPPU, harga jualnya di kisaran Rp12 jutaan per unit.
 
Temuan itu mulai menarik perhatian masyarakat. Bahkan, sekolompok mahasiswa sempat berunjukrasa di depan kantor PT Astra Honda Motor (AHM) pada Mei 2016. Mereka menginginkan pengusutan tuntas kartel penetapan harga jual yang dilakukan PT AHM, serta penghentian produksi sepeda motor selama penyelidikan KPPU.
 
Dibantah
 
Dugaan ini pun akhirnya tiba di meja sidang Komisi Majelis KPPU. Tuduhannya, Honda dan Yamaha melakukan praktik kartel untuk skuter matik berkapasitas 110cc - 125cc. Jika terbukti, keduanya diancam dengan denda maksimal Rp25 miliar.
 
Pihak tertuduh membantah. Keduanya mengatakan bahwa antara Honda dan Yamaha saling bersaing. "Bukannya tidak ada persaingan kalau berdua saling kong-kalikong?" ucap Wakil Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Betty, Selasa, 26 Juli 2016 pada sidang kedua, 26 Juli 2016, di Kantor KPPU Jakarta Pusat.
 
Dionisius juga mengeluhkan tidak adanya bukti perjanjian kerjasama antara Honda-Yamaha yang mengarah pada tuduhan kartel tersebut.
 
Hal senada dikatakan Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM), Margono Tanuwijaya. "Kita 'perang' kok. Di lapangan juga perang diskon dari dealer-dealer," ujarnya kepada Metrotvnews.com di sela gelaran Honda Bikers Day 2016, Sabtu, 19 November 2016.
 
Tapi, KPPU memiliki bukti lain yang menguatkan tuduhan main mata antara dua raksasa otomotif itu. Salah satunya adalah percakapan lewat surat elektronik dari Direktur Pemasaran YIMM Yutaka Terada kepada pejabat YIMM di bawahnya.
 
Dalam surel tertulis, mantan Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima meminta agar Yamaha mengikuti kenaikan harga Honda sejak Januari 2014, karena janjinya dengan Presiden AHM saat bermain golf bersama.
 
Bukti lainnya adalah fakta pasar roda dua skuter matik dengan mesin 110-125 cc, berdasarkan data penjualan dan keuntungan PT YIMM.
 
Dijelaskan, penjualan Yamaha pada 2013 sebanyak 2.491.704 unit dan turun menjadi 2.371.248 unit di 2014. Namun, keuntugannya meningkat Rp100 miliar, dari Rp1.579 miliar pada 2013 menjadi Rp1.679 miliar pada 2014. Tercatat juga, keuntungan bersih sebelum pajak PT YIMM meningkat Rp127 miliar atau 47,4 persen.
 
Bersalah
 
Menjelang babak akhir persidangan, Honda dan Yamaha tetap menolak tuduhan itu. Dyonisius kembali menegaskan, “kerja sama dengan Honda dalam menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik (skutik) 110 cc - 125 cc tidak pernah ada.”
 
Dia justru keberatan dengan aksi tim investigator KPPU yang mendatangi kantor Yamaha dan mengambil dokumen. "Pelanggaran due process of law. Mereka datang tanpa surat pemberitahuan dan tanpa pendampingan pihak berwajib," lanjut Dion.
 
Baca: Honda dan Yamaha Menyebut Tuduhan Kartel Mengada-ada
 
Meski begitu, Ketua Majelis Komisi KPPU, Tresna Priyana Soemardi memutuskan Yamaha dan Honda bersalah. Palu diketuk. "Terlapor 1 (Yamaha) dan terlapor 2 (Honda) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999," kata dia di Gedung KPPU, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Senin 20 Februari 2017.
 
Kepada Yamaha, KPPU menetapkan sanksi denda sebesar Rp25 miliar. Selain itu, ditambah lagi 50 persen dari total denda lantaran memberikan data yang dimanipulasi kepada investigator.
 
Untuk Honda, KPPU memberikan sanksi denda sebesar Rp22,5 miliar. Namun, diberikan keringanan 10 persen dari denda. Alasannya, selama persidangan, pihak Honda dianggap kooperatif dan memberikan data yang benar.
 
Baca: Terkait Putusan KPPU, Yamaha Kecewa Honda Menghormati


(COK)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

20 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA