Alasan Rendahnya Penyerapan Dana Desa

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 14 Aug 2017 10:11 WIB
dana desa
Alasan Rendahnya Penyerapan Dana Desa
Mendagri Tjahjo Kumolo/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan rendahnya penyerapan dana desa. Presiden Joko Widodo sempat mempersoalkan itu dan menegur pengambil kebijakan.

Tjahjo tak membantah banyak dana desa masih berada di bank daerah. "Ada Pemda yang berdalih penyerapan sudah optimal tapi pihak ke-3 belum mengambil uangnya," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Minggu 13 Agustus 2017 malam.

Hal itu memunculkan kesan uang tersimpan di bank, padahal dana sudah menjadi milik pihak ke-3. Pihak ke-3 sudah mengerjakan proyek tanpa mengambil uanh di bank.

Hal-hal seperti ini yang menurut Mendagri memberi kesan penyerapan rendah. Ia menegaskan, rendahnya penyerapan tak melulu karena pelambatan.

Arahan Presiden sangat jelas, sejak awal 2017 lelang proyek harus dimulai . Pemda, kata Tjahjo, mayoritas telah mengikuti arahan Presiden agar proses lelang dan pengerjaannya tidak menumpuk di tengah tahun dan baru berjalan di akhir 2017.

"Tapi apa pun, peringatan dari bapak Presiden harus menjadi perhatian kepala daerah dan pihak Kemendagri dan Kementerian Keuangan serta Bappenas," tegas Tjahjo.

Prinsipnya, penyerapan anggaran harus optimal agar pergerakan ekonomi rakyat bisa maksimal.

Presiden Jokowi sempat menyentil mengendapnya uang ratusan triliun di bank. Ia bakal memberi sanksi tegas kepada kepala daerah yang terbukti rendah penyerapan APBD-nya.
 
"Sampai hari ini saya melihat masih ada sekitar Rp220 triliun di rekening-rekening BPD ataupun di bank lain. Ada sanksi. Nanti akan kami siapkan," tegas Jokowi.
 
Kepala Negara menekankan rakyat sangat menantikan realisasi dana sebesar itu melalui belanja pemerintah di setiap daerah. "Kalau uang sebesar itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta itu.


(OJE)