FOKUS

Setop Jarah Perusahaan Pelat Merah

Sobih AW Adnan    •    Senin, 03 Apr 2017 19:48 WIB
dugaan suapott kpk
Setop Jarah Perusahaan Pelat Merah
Ilustrasi penyidik KPK. (ANT/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kongsi dagang terbesar yang menggenggam pasar Asia itu bangkrut juga. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) harus pasrah terhadap putusan pembubaran pada 31 Desember 1799. Selain meninggalkan kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia, persekutuan niaga itu meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden. Sangkutan yang cukup besar bagi sebuah badan usaha yang hidup di pertengahan abad 18.
 
Apa penyebabnya? Watak pegawai yang korup. Sementara munculnya pesaing kuat seperti Prancis dan Inggris, atau adanya perubahan iklim politik di Batavia, cuma bunga-bunga alasan berikutnya.
 
Thomas B Ataladjar dalam Toko Merah Saksi Kejayaan Batavia Lama di Tepian Muara Ciliwung (2003) membocorkan gaji Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen yang menjabat ketika VOC berada di puncak kejayaannya. Tak tanggung-tanggung, tiap bulan, kolonialis kelahiran Hoorn, 8 Januari 1587 itu menerima 700-1200 gulden. Belum lagi, tunjangan berupa anggur, bir, daging sapi dan babi, beras, serta mentega juga ia terima dari gudang persediaan makanan milik perusahaan.
 
Gaji sebesar itu, rupanya belum bisa dibilang cukup. Ada istilah upah tambahan sebesar 1.000 gulden yang ia terima di setiap tahunnya. Pemberian di luar ketentuan resmi itu, lazim disebut 'uang meja'. Cikal bakal dari salah satu tindak rasuah. Suap, demi memuaskan hasrat pribadi yang lama kelamaan menyeret VOC gulung tikar.
 
Suap menyuap dan perilaku korup, tampaknya tak kunjung pergi setelah VOC lenyap dan Pemerintah Belanda pulang. Nyaris seratus tahun kemudian, tingkah itu masih mengakar di Bumi Pertiwi. Bahkan, kian menjadi.
 
Watak korup dalam perusahaan negara
 
Kebangkrutan VOC bukan sembarang iktibar. Ada kesamaan watak penjajah dan koruptor di era mana pun ia hidup. Tak peduli nasib orang lain, yang penting menguntungkan secara pribadi.
 
Ambil contoh kasus terbaru, penangkapan Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 30 Maret 2017. Firmansyah dan tiga tersangka lainnya diduga menerima commitment fee dari Filipina dalam ekspor dua kapal pesanan negara tersebut. Duit yang dikantongi itu semestinya menjadi keuntungan negara, bukan keuntungan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerugian berikutnya, commitment fee itu menjadikan harga kapal bisa lebih rendah.


Dirut PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin (kedua kanan) dengan rompi tahanan berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jumat (31/3/2017)/ ANTARA/Sigid Kurniawan
 
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mendapati USD10 ribu dan satu amplop berisi USD5 ribu. Besaran tersebut merupakan setoran kedua dari total janji fee sebesar 1,25 persen dari nilai kontrak USD86,96 juta. Sebelumnya, sudah dilakukan serah-terima sebesar USD163 ribu pada Desember 2016 oleh pihak makelar, Ashanti Sales Incorporation.
 
PT PAL Indonesia memang tengah mengerjakan pesanan kedua Kementerian Pertahanan Filipina berupa kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) sejak 2016. Kapal itu rencananya sudah beres dan diserahkan pada Maret 2017. SSV Pertama dengan nama BRP Tarlac 601 sendiri telah dikirimkan ke Filipina pada Mei 2016.
 
Negara cuma bisa melongo. Apalagi rakyatnya. Siapa yang menyangsikan bahwa praktik seperti ini sudah lama ada dan terjadi. Keuntungan yang sebenarnya harus dinikmati orang banyak melalui negara ini malah dijadikan bancakan beberapa orang saja.


 
BUMN tampaknya memang menjelma surga di mata para koruptor. Tengok saja, belum begitu lama laman pemberitaan dihebohkan dengan berita penetapan tersangka bekas Direktur PT Garuda Indonesia Emirsyah Tahar atas dugaan suap pengadaan 11 pesawat Airbus A330-300 tahun 2012.
 
Airbus A330-300 memiliki tiga pilihan tenaga mesin, yaitu Rolls Royce 700, Pratt & Whitney PW 400, atau GE CF6-80E. Garuda membeli pesawat bermesin Rolls Royce Trent 700.
  
Diduga, ada seorang perantara yang bekerja sama dengan pihak Rolls-Royce untuk meyakinkan PT Garuda agar membeli mesin Trent 700, mesin yang masuk 'daftar hitam' lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, Federal Aviation Administration Safety Alert. Perantara ini diduga mendapatkan imbalan sebesar 2,2 juta dollar AS atau sekitar Rp26 miliar dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit.
 
Dari dua kasus itu saja, keuntungan yang dinikmati pejabat korup di BUMN terbilang besar. Jika dirupiahkan, duit yang dikorupsi di PT PAL mencapai Rp2 miliar. Sementara mantan bos Garuda Indonesia, menerima suap total sekitar Rp40 miliar.
 
Wuih, empuk benar menduduki pucuk BUMN, pantas saja jadi rebutan. Sayangnya, lagi-lagi, keuntungan itu cuma yang diembat oknum. Sementara aset negara yang dipimpinnya, tetap kembang kempis.
 
Tengok saja hasil penelitian A. Prasetyantoko yang dibukukan dalam Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal (2009). Ekonom jebolan Ecole Normale Supérieure de Lyon, Paris ini mencatat, dari 158 perusahaan milik negara dengan aset Rp1.313 triliun, hanya menghasilkan laba Rp25 triliun. Bahkan, ada 13 BUMN terus merugi. 
 
"Dikorupsi atau tidak, faktanya BUMN sebagai unit bisnis amat buruk. Parahnya, kinerja buruk menimpa BUMN besar seperti Pertamina, Garuda Indonesia, PLN, dan Perhutani," tulis Prasetyantoko dalam buku tersebut.
 
Selamatkan BUMN
 
Pada 2004, World Bank pernah membeberkan musabab mengapa BUMN di Indonesia begitu lesu. Hasilnya, tidak sedikit. Ada 11 poin yang dicurigai sebagai penghambat atau kekurangan.
 
Inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktvitas rendah. Tiga perkara itu menjadi satu paket kendala pertama perkembangan BUMN. Poin kedua, kualitas barang dan jasa yang buruk. Berikutnya, rugi berkelanjutan dan peningkatan utang.
 
Kekurangan keempat, masih menurut World Bank, BUMN tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Kelima, ketiadaan dana untuk memenuhi kebutuhan modal investasi. Keenam, integrasi vertikal secara berlebihan. Artinya, sering kali kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN sangat intervensif sehingga menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan manajerial.
 
Ketujuh, dualisme tujuan. Yakni, BUMN diamanati memperoleh keuntungan, tapi di sisi lain sebagai lembaga pelayanan sosial. Dalam satu dua babak tertentu, hal ini bisa menghambat ketika berada di tengah persaingan pasar yang kompetitif.
 
Hambatan kedelapan, misi lembaga salah arah dan tidak relevan. Terangnya, adanya intervensi politik. Kemudian diperparah dengan pemanfaatan dan kinerja aset yang tidak optimal. 
 
Dua hambatan terakhir, persis yang dibahas dalam Fokus kali ini, yakni kecenderungan adanya praktik-praktik ilegal. Paling masyhur adalah suap pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur. Dan terakhir adalah tindak pencurian dan korupsi.
 
Begitu kompleks faktor yang menjadikan kebanyakan BUMN 'hidup segan, mati tak mau'. Terutama virus korupsi, penyakit ini memang sudah tidak layak lagi ditoleransi.
 
Dalam memberantas korupsi, bidikan pertama tentu mengarah pada individu calon pejabat. Pola rekrutmen harus dibenahi untuk menghasilkan pejabat berintegritas di BUMN. Jangan ada lagi pejabat BUMN yang diangkat cuma karena pesanan, atau imbalan politik.
 
Berikutnya, sisi pengawasan. BUMN tidak boleh lagi cuma memasrahkan diri setelah telanjur ditindak. Pengawasan yang kuat dalam rangka pencegahan tentu jauh lebih baik. Keterlibatan KPK, mestinya sudah ada sejak mula.
 
Yang menggembirakan, sebenarnya justru ada di tahap penegakan hukum. Dari 31 kasus korupsi yang ditangani Tim Antikorupsi BUMN, tujuh di antaranya telah diserahkan ke Timtas Tipikor dan KPK pada 2016 kemarin. 
 
Lagi-lagi, bisa jadi, semuanya terletak pada belum adanya ganjaran yang mampu memberikan efek jera. Ancaman kurungan masih bisa menumbuhkan senyum tak jelas dari bibir pemakai rompi oranye, sementara hukuman pemiskinan, masih betah di ranah wacana.
 
Selamatkan BUMN, jangan biarkan mental penjajah itu bikin Indonesia gulung tikar.




(SBH)